Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Jateng, Sumanto mendorong perbaikan sistem Pemilu ke depan untuk mencegah praktik politik uang.
Menurutnya, Indonesia telah sepakat dengan sistem demokrasi yang memberikan kebebasan ke masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Sehingga apa yang menjadi kekurangan dari sistem Pemilu dan Pilkada perlu menjadi perhatian semua pihak.
Hal tersebut Sumanto katakan saat menjadi narasumber Seminar Kebangsaan bertema “Konsep Pilkada dan Sistem Pemilu yang Ideal” yang digelar Bakorwil Forum Kader Bela Negara Jateng, Sabtu, 22 Februari 2025. Sumanto yang hadir secara daring membawakan materi “Integritas dan Etika dalam Politik”.
Sumanto mencontohkan, Pemilu Legislatif 2024 lalu menggunakan sistem proporsional terbuka.
Sistem tersebut memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah, ada kedekatan antara pemilih dengan para calon. Calon juga diharuskan sering turun menyapa calon pemilih dan menyampaikan program kerjanya.
Namun, kelemahannya adalah memberikan peluang terjadinya politik uang. Menurutnya, dengan sistem ini, kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar dapat memanfaatkannya untuk mempengaruhi pemilih.
“Ini memunculkan banyak orang kaya menjadi calon anggota legislatif. Pengurus partai yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni juga bisa kalah bersaing dengan pendatang baru yang punya modal keuangan besar,” kata Sumanto.
Ia menambahkan, PDI Perjuangan pernah mengusulkan penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pileg. Yaitu caleg jadi penentunya adalah partai pengusung. Menurutnya, dengan sistem ini, bisa menekan maraknya politik uang karena biaya pencalonan menjadi lebih murah.
“Selain itu, partai politik akan memiliki peran penting sebagai pembawa gagasan dan program dalam lembaga legislatif,” ujarnya.
Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik bertanggung jawab penuh dalam menentukan daftar calon tetap dan calon terpilih. Dengan begitu, dapat memperkuat peran partai terhadap kader yang duduk di parlemen.
Selain itu, lanjut Sumanto, penyelenggaraan pemilu juga harus beretika. Ia meminta semua unsur yang terlibat harus mengedepankan pelaksanaan pemilu sebagai prosedur demokrasi, yang berada dalam budaya politik yang semakin maju. Para caleg yang menjadi peserta pemilu juga harus siap menang dan siap kalah.
“Kita semua harus memahami bahwa demokrasi adalah cara bukan tujuan. Maka seharusnya pemilih perlu lebih bisa memaknai Pemilu secara riang gembira, memaknai perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi,” pungkasnya.
Sumber: beritajateng.tv
