Jakarta, Gesuri.id - Sejak pasca pencoblosan di tanggal 17 April 2019 dan hitung cepat (quick count) seluruh lembaga survey yang memenangkan Jokowi-Amin, membuat Capres 02 Prabowo dan pengikutnya keblingsatan sehingga mendelegitimasi seluruh lembaga survei di negara ini.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut lembaga-lembaga survei sebagai pembohong. Bahkan Prabowo juga meminta lembaga-lembaga survei untuk pindah dari negara Indonesia ke Antartika.
"Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin bisa pindah Antartika. Hei lembaga survei bohong, kalian bisa bohongi penguin di Antartika," kata Prabowo.
Baca: Klaim Menang Prabowo, Iis Sugianto: Sifat Tak Kesatria
Ia mengklaim bahwa saat ini dirinya dan Sandiaga Uno terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
"Saudara-saudara ini adalah kemenangan rakyat, rakyat Indonesia sudah bangkit, sudah sadar. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi dan tidak mau dibohongi," ucap dia.
Tak hanya sampai di situ, Prabowo bahkan memberikan arahan kepada pendukungnya untuk menjaga formulir C1 dan C1 pleno. Menurut mantan danjen Kopassus itu ada kasus pencurian kotak suara saat proses pemungutan suara.
"Menjaga formulir C1 dan C1 pleno yang berada di kotak suara, di seluruh kecamatan, atau PPK. Harus dijaga karena ada usaha untuk menghilangkan kotak suara," kata dia.
Selanjutnya, Prabowo mengatakan, para pendukung harus menjaga semangat dalam mengamankan suara rakyat agar tidak dicurangi terus-menerus. Ia pun meminta rakyat untuk tak memercayai lembaga survei.
Upaya delegitimasi sistematis yang dilakukan kubu 02 itu kemudian berlanjut mulai dari isu satu kontainer surat suara yang telah dicoblos dan yang baru-baru ini isu soal server KPU yang telah disetting memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf.
Ahasil media ramai memberitakan, sumber fitnah itu darimana dan direncanakan oleh Timses siapa?....
Merespon hal itu, Politisi Srikandi Banteng yang juga Caleg DPR RI dapil DKI 3, Iis Sugianto, kepada Gesuri, Selasa (24/4) mensinyalir adanya pihak-pihak ingin membuat ketakutan supaya nanti akhirnya mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu yang sah di NKRI ini, yaitu Komisi Pemilihan Umum.
"Yang saya khawatirkan ada pihak yang mengarahkan warga untuk tidak percaya kepada KPU, tapi saya percaya Pak Luhut tau strategi lawan, kita gak gampang terpancing, ikutin saja permainan 02," ujar Iis optimistis. Seperti diketahui, Capres Nomor Urut 01 Jokowi telah mengutus Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk bertemu dengan Prabowo dalam upaya rekonsiliasi.
Penyanyi senior cantik itu juga yakin pemerintah beserta perangkat pemilu nya sah seperti KPU dan Bawaslu telah menyiapkan penangkal terhadap berbagai kemungkinan aksi-aksi yang akan mendelegitimasi KPU dan Bawaslu. Meski, Iis melanjutkan, ketegangan itu pasti ada dan wajar saja meski semua pihak yakin bahwa Jokowi-Amin pasti menang.
"Semua pejabat di PDI Perjuangan pasti tidak bisa ditanya kalau soal pileg karena saya paham mereka juga tegang soal pilpres sekalipun yakin Pak Jokowi menang," ungkap Iis.
Sebagai catatan, sebelumnya pada Pemilu di tahun 2014, Capres Prabowo Subianto yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai cawapres ketika diwawancarai media asing juga pernah menyebar ketakutan.
Kala itu Prabowo berusaha meyakinkan kepada dunia bahwa berbagai lembaga survei seperti CSIS dan Kompas.com yang saat itu mencatat keunggulan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla 52% dibandingkan dirinya 48%, memihak kepada partai tertentu dan Jokowi. Tak hanya itu, para lembaga survei itu juga dituduhnya sebagai bagian dari pendukung kampanye Jokowi.
Masyarakat Diminta Percaya KPU
Di Yogyakarta, seperti diberitakan Gesuri sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta semua pihak memercayakan ke Komisi Pemilihan Umum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019.
"Kita serahkan ke KPU, kita percaya KPU akan bertindak secara profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilu," kata Menkumham di Yogyakarta, Selasa (23/4).
Menkumham juga mengatakan, sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dibentuk di tingkat pusat dan daerah, sehingga pengawas tersebut akan bersinergi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilu yang ada.
Baca: Penghitungan Suara, Menkumham Minta Masyarakat Percaya KPU
"Bawaslu ada, panwas di tingkat daerah ada, biarlah itu (masalah) diselesaikan dengan baik oleh mereka, kita percayakan, kita sudah melakukan pemilu pascareformasi dengan tidak ada gejolak sama sekali," katanya.
Oleh karena itu, Menkumham tetap memercayai pelaksanaan pemilu serentak pertama kali di Indonesia ini hasilnya nanti tidak akan menimbulkan gejolak.
"Saya percaya Indonesia yang besar ini, yang melakukan pemilihan sangat kompleks untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan legislatif secara serentak, tanpa ada gejolak yang berarti. Harapan kita hasilnya juga tanpa menimbulkan gejolak," katanya.
