Jakarta, Gesuri.id – Budayawan Hairus Salim menilai Pemilu 1971 menjadi tonggak penting konsolidasi kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Menurutnya, momen tersebut bukan sekadar pesta demokrasi, melainkan cara rezim memperkuat legitimasi setelah enam tahun berkuasa tanpa mandat rakyat.
“Sejak 1965 hingga 1971, Soeharto sebenarnya belum benar-benar menjadi presiden hasil Pemilu. Baru pada 1971 itulah ia memperoleh legitimasi formal,” ujar Hairus Salim dalam diskusi publik “Soeharto Bukan Pahlawan” di Jakarta, Rabu (5/11).
Haerus menjelaskan, pelaksanaan Pemilu saat itu dibalut dengan tekanan dan kekerasan terhadap lawan-lawan politik. Banyak partai dipaksa menyesuaikan diri dengan keinginan rezim, sementara partai lain dibubarkan atau dilarang ikut kontestasi.
“NU, Masyumi, dan PSI menjadi korban politik Orde Baru. Masyumi yang pernah berjasa besar dalam sejarah kemerdekaan bahkan tak diizinkan hidup kembali. Rezim malah menciptakan Parmusi sebagai bentuk pengendalian,” tuturnya.
Menurut Hairus, situasi semakin timpang karena struktur pemerintahan penuh dengan militer aktif. Dari 26 provinsi, 19 di antaranya dipimpin oleh gubernur berlatar belakang TNI. Bahkan, para bupati pun banyak yang berasal dari kalangan militer.
“Pemilu itu bukan Pemilu yang adil. Panitianya di tingkat daerah diketuai oleh bupati, aparat militer mengamankan sekaligus mengarahkan pilihan rakyat. Banyak warga dipaksa memilih Golkar,” ujar Hairus.
Ia juga mengingatkan bahwa Golkar, meski tak disebut partai, sejatinya berfungsi sebagai kendaraan politik utama Soeharto. “Kita selalu diajarkan Pemilu diikuti dua partai dan satu golongan. Padahal, Golkar itu adalah partai kekuasaan,” tegasnya.
Hairus menilai, penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah Pemilu 1971 sebagai bagian dari pembelajaran politik bangsa. “Itu bukan sekadar sejarah Pemilu pertama Orde Baru, tapi awal dari dominasi kekuasaan yang menindas suara rakyat selama puluhan tahun,” pungkasnya.
