Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan memperingati 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli dengan menegaskan kembali tuntutan agar negara menuntaskan kasus tersebut serta mengungkap nasib para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Peringatan yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026), menjadi momentum untuk mengingat kembali tragedi yang dinilai sebagai salah satu pelanggaran terhadap demokrasi dalam sejarah Indonesia.
Peringatan diisi dengan pementasan teatrikal yang menggambarkan kembali suasana penyerbuan Kantor Pusat DPP PDI pada 27 Juli 1996. Selain itu, digelar pula upacara ruwatan yang dipimpin Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul sebagai simbol pembersihan batin, penghormatan kepada para korban, serta upaya merawat ingatan kolektif agar tragedi tersebut tidak dilupakan oleh bangsa.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengawali pidatonya dengan mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta untuk mengenang lima korban yang meninggal dunia, 23 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang, serta 149 korban luka dalam tragedi tersebut.
"Sebelumnya, saya mengajak para senior partai dan saudara-saudara sekalian untuk hening sejenak. Hening untuk sekurang-kurangnya mengenang lima saudara kita yang telah gugur, Asmayadi Soleh, Suganda Siagian, Slamet, Uji bin Asep, dan Saryawan. Serta kita hening untuk 23 saudara kita yang hilang dan hingga saat ini tidak ada kepastian tentang nasibnya," ujar Hasto.
Ia juga mengajak seluruh hadirin mengenang 149 korban luka yang selama tiga dekade memikul trauma akibat kekerasan yang terjadi pada masa itu.
"Hening untuk 149 yang terluka dan untuk semua yang telah memikul luka itu dalam diam selama 30 tahun. Sebab apa yang terjadi saat itu sangatlah dahsyat. Kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba membunuh demokrasi, mematikan kemanusiaan, dan mengubur keadilan," katanya.
Dalam pidatonya, Hasto menegaskan bahwa hingga tiga dekade berlalu, keluarga korban masih menunggu kepastian mengenai nasib anggota keluarga mereka yang hilang. Karena itu, menurutnya, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menuntaskan kasus Kudatuli.
"Republik ini tidak boleh lupa. Air mata kita adalah utang negara terhadap ribuan nyawa rakyat yang menjadi korban kekerasan atas nama negara," ucapnya.
Menurut Hasto, penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 bukan sekadar serangan terhadap sebuah gedung partai, melainkan serangan terhadap nilai-nilai demokrasi, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, dan hak warga negara untuk berkumpul.
"Hari ini kita menegaskan kembali bahwa tindakan rezim Orde Baru tersebut bukanlah serangan terhadap sebuah gedung. Itu adalah serangan terhadap keyakinan, terhadap kemerdekaan untuk berserikat, bersuara, dan berkumpul," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto menyampaikan sejumlah seruan politik yang menjadi sikap resmi PDI Perjuangan pada peringatan 30 tahun Kudatuli. Seruan pertama adalah mendesak negara untuk menuntaskan kasus Kudatuli beserta berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya.
"Dari peringatan 30 tahun Kudatuli ini kita menyerukan, yang pertama, tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya," katanya.
Ia juga meminta agar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas kembali digelar untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
"Gelar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas harus digelar kembali. Siapa yang memerintahkan penciptaan konflik internal PDI? Siapa yang merancang pembunuhan demokrasi tersebut? Ke mana korban yang hilang dan siapa yang bertanggung jawab? Sepahit apa pun kejadian masa lalu, negara harus menjawabnya," ujar Hasto.
Selain menuntut penyelesaian kasus Kudatuli, Hasto juga menyerukan konsolidasi kembali seluruh elemen prodemokrasi. Menurutnya, ancaman terhadap demokrasi tidak selalu hadir melalui kekerasan terbuka, tetapi juga dapat berlangsung secara perlahan melalui penyalahgunaan kekuasaan dan pelemahan institusi demokrasi.
"Sejarah mengajarkan bahwa demokrasi tidak mati oleh serbuan sebagaimana terjadi pada Kudatuli. Demokrasi mati secara perlahan melalui ambisi kekuasaan, intervensi terhadap lembaga negara, dan kehancuran supremasi hukum," katanya.
Dalam pidatonya, Hasto turut mengulas kembali kronologi penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Ia menyebut serangan berlangsung dalam dua gelombang, diawali sekitar pukul 06.15 WIB, dan kemudian memicu lahirnya Mimbar Demokrasi yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter.
"Mimbar Demokrasi adalah gugatan terhadap ketertindasan yang meretas jalan kebebasan. Mimbar Demokrasi begitu menakutkan penguasa sehingga akhirnya dihancurkan dengan cara meluluhlantakkan Kantor DPP PDI Promeg. Itulah yang digambarkan dalam teatrikal tadi," tuturnya.
Meski tragedi tersebut meninggalkan luka mendalam, Hasto menilai Kudatuli justru melahirkan semangat perjuangan yang semakin kuat di tubuh PDI Perjuangan.
"Saudara-saudara sekalian, 30 tahun lalu di halaman kantor DPP PDI ini kedaulatan partai mencoba dibungkam. Gedung ini luluh lantak, berbau amis tumpahan darah para pejuang. Namun 30 tahun kemudian, di tengah kehilangan itu, kita justru menemukan semangat dan militansi untuk tidak pernah menyerah menghadapi berbagai intimidasi dan tekanan," katanya.
Ia menambahkan, kekuatan utama PDI Perjuangan berada pada akar rumput yang menurutnya tidak pernah dapat dipatahkan oleh kekuasaan.
"Rumput boleh dibabat, rumput boleh diinjak-injak, PDI Promeg boleh dibakar sampai hitam seperti tanah, tetapi akarnya tetap tinggal di dalam tanah. Begitu tersiram air hujan, akar rumput PDI tumbuh kembali lebih lebat dari sebelumnya. Itulah akar rumput PDI Promeg," ujar Hasto.
Peringatan 30 tahun Kudatuli tersebut diakhiri dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para korban sekaligus penegasan komitmen PDI Perjuangan untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi, menegakkan keadilan, dan mendorong penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum.
#30tahunkudatuli
#Diponegoro58
#PDIPerjuangan
#MegawatiSoekarnoPutri
