Jakarta, Gesuri.id – Ketertarikan generasi muda terhadap isu publik tidak selalu berbanding lurus dengan keterlibatan mereka dalam partai politik.
Isu lingkungan, pendidikan, dan kesehatan menjadi perhatian anak muda, tetapi ruang untuk mengubah kepedulian tersebut menjadi advokasi dan kebijakan masih menjadi tantangan.
Partai politik memiliki tanggung jawab tidak sekadar menjadi kendaraan elektoral, melainkan ruang pendidikan politik dan pengorganisasian masyarakat.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi fireside chat pada rangkaian Merah Muda Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (25/10/2026) malam.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Koordinator Nasional Arus Muda Repdem, Banu Lesmana Bagaskara, mengkritik anggapan bahwa partai politik hanya aktif setiap lima tahun, ketika pemilihan umum berlangsung.
“Organisasi partai politik sering kali dicap sebagai organisasi lima tahun sekali. Berita baiknya, partai politik memiliki fungsi pendidikan politik,” ungkap Banu.
Menurut dia, partai politik memiliki peran yang lebih luas daripada menggalang dukungan dalam pemilu. Partai dapat menjadi tempat masyarakat mempelajari persoalan publik, membangun kapasitas untuk melakukan advokasi, serta terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.
“Di Repdem kita belajar mengadvokasi masyarakat dan mengambil peran untuk turut serta berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Banu juga menilai generasi Z tidak tepat jika langsung dicap apolitis. Anak muda, menurut dia, memiliki sikap kritis terhadap berbagai persoalan, termasuk lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.
Tantangannya terletak pada bagaimana kepedulian tersebut memperoleh saluran politik yang memungkinkan mereka terlibat dalam proses perubahan.
“Gen Z bukan generasi apolitis. Mereka kritis terhadap isu politik, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, sayangnya, sistem hari ini membuat anak muda sulit bergabung dengan partai politik,” kata Banu.
Hambatan masuknya anak muda ke dalam partai menjadi persoalan penting dalam regenerasi politik. Sebab, partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran generasi muda dalam kegiatan atau banyaknya anak muda yang bergabung sebagai anggota.
Lebih jauh, regenerasi memerlukan kesempatan untuk belajar, menyampaikan gagasan, dan terlibat dalam kerja politik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Kader muda PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus anggota Repdem, Yolanda Aprillia Pradhita, memandang politik harus berangkat dari persoalan yang dihadapi rakyat.
Bagi dia, keberpihakan kepada kelompok masyarakat kecil tidak cukup dinyatakan melalui retorika, tetapi perlu dibuktikan melalui pendampingan dan perjuangan yang berkelanjutan.
“Politik seharusnya hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, bukan hanya ketika suara mereka dibutuhkan. Keberpihakan kepada wong cilik harus terlihat dari kerja nyata: mendengar persoalan masyarakat, mengorganisasi kekuatan rakyat, mengawal kebijakan, dan memperjuangkan agar suara mereka ikut menentukan keputusan,” ujar Yolanda.
Ia menilai anak muda perlu memperoleh ruang untuk terlibat sebagai pelaku, bukan sekadar menjadi peserta atau pelengkap dalam kegiatan politik.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Keterlibatan itu mencakup kesempatan memahami persoalan masyarakat, membangun gerakan, serta mengawal kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.
“Anak muda jangan hanya diajak datang dan meramaikan kegiatan politik. Mereka perlu diberi ruang untuk berpikir kritis, belajar mengorganisasi masyarakat, dan terlibat dalam perjuangan nyata,” katanya.
Bagi Alumnus Universitas Airlangga tersebut, pendidikan politik juga berkaitan dengan pembentukan kesadaran bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan arah kebijakan.
Karena itu, proses kaderisasi semestinya tidak berhenti pada pengenalan organisasi dan struktur partai, tetapi juga membangun kemampuan untuk memahami persoalan publik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
