Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menegaskan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan sehingga pencegahannya harus dilakukan secara sistemik dengan membangun sistem integritas dan budaya tertib hukum, penindakan koruptor dengan ketegasan sanksi hukum, pemiskinan para koruptor, dan kerjasama terpadu antar lembaga penegak hukum, serta keteladanan elit kekuasaan.
"Salah satu akar korupsi juga harus disentuh, misalnya terkait dengan sistem pemilu yang kapitalistik-liberal, berbasis suara terbanyak cenderung menghasilkan kolusi antara investor politik dan para politisi. Lobbyist melakukan korupsi kerah putih dengan pemegang kekuasaan", kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (18/10).
Baca: KPK Ditantang Bongkar Kasus Korupsi Soeharto
Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan memiliki jurus tersendiri di dalam memerangi korupsi.
"Kami menerapkan demokrasi musyawarah, penempatan jabatan strategis tanpa voting. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai ditetapkan secara demokratis berdasarkan merit system (psikotest, rekam jejak kader, dan scoring), AD ART," jelasnya.
"Partai mewajibkan pimpinan partai melaporkan kekayaan kepada Ketua Umum Partai, Pimpinan Partai, anggota legislatif dan eksekutif Partai wajib ber NPWP, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan wajib kedepankan transaksi non tunai, Konsolidasi Partai melalui Konfercab, Konferda, dan Kongres dengan biaya paling kompetitif dan efektif," sambung Hasto.
Selain itu, partai yang dikomandoi oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu juga menerapkan sanksi tegas.
Baca: Jadi Anggota DPR, Nabil Berjanji Tidak Korupsi
"Terkena OTT KPK langsung kami berikan sanksi pemecatan seketika. Koruptor dipecat dan tidak bisa dicalonkan dalam jabatan strategis apapun. Kami juga mendorong perubahan Sistem Pemilu Legislatif menjadi proporsional tertutup, kedepankan merit system," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa Revisi UU KPK berlaku, kedepankan pencegahan dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
