Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta secara tegas menolak rencana kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan.
Penolakan ini lantaran Fraksi PDI Perjuangan menilai TGUPP tidak memberikan manfaat bagi warga Jakarta.
Baca: Gembong: Digaji Besar, Kerja TGUPP Anies Apa Saja?
"Ya jadi kita tidak setuju. Kenapa? Yang pertama kita harus melakukan evaluasi. Fraksi PDI Perjuangan itu melihat (TGUPP) lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Pantas Nainggolan, Kamis (3/10).
PDI Perjuangan juga menilai TGUPP seharusnya menjadi bagian dari anggaran operasional gubernur. Sebab, TGUPP melekat dengan kepentingan gubernur.
"Yang kedua, dari segi nama, TGUPP, seyogyanya alokasi anggaran TGUPP di gubernur, operasionalnya gubernur. Karena user TGUPP ini kan gubernur, hanya dia yang mempergunakan itu. TGUPP itu unsur staf dari gubernur yang namanya TGUPP," paparnya.
Pantas menyatakan PDI Perjuangan tak mempersoalkan jika dengan masuknya TGUPP anggaran operasional Anies menjadi bertambah. Karena, dia menjelaskan anggaran operasional gubernur juga ada batasannya.
"Ya nggak ada soal. Dana operasional gubernur itu kan juga ada batasannya," ujar Pantas.
Baca: Pergub Baru Anies Soal Jumlah Anggota TGUPP Labil
Seperti diketahui, rencana kenaikan anggaran TGUPP Anies menjadi sorotan publik. Bappeda Pemprov DKI menyebut, karena kenaikan itu, anggaran TGUPP bisa mencapai Rp 21 miliar.
"Usulannya Rp 21 miliar, (kenaikan) untuk penyesuaian jumlah dan grade (tingkat golongan) anggotanya," kata Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra, Rabu (3/10).
