Malang, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Industri Jasa Keuangan (IJK), Ikatan Pegawai OJK (IPOJK), dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Malang menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir di Kabupaten Malang.
Bantuan secara simbolis diserahkan kepada Bupati Malang HM Sanusi, di Balai Desa Sitiarjo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, Sabtu (10/11).
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak. Selain itu semoga bantuan ini dapat mempercepat pemulihan di wilayah Kabupaten Malang,” katanya.
Baca: Pemkot Surabaya Kirim Bantuan ke Korban Bencana di Jatim
Diungkapkan Andreas, bantuan tersebut merupakan bukti bahwa semangat gotong royong tetap terjaga di masyarakat.
“Kita patut bersyukur bahwa nilai-nilai luhur bangsa kita yang menjadi sendi kehidupan sejak nenek moyang kita tetap terjaga dan harus dilestarikan. Sudah terbukti bahwa gotong royong adalah solusi mengatsi berbagai problem bangsa termasuk saat terjadi bencana,” ungkapnya.
Diingatkan Andreas, bahwa belakangan terjadi rentetan bencana di beberapa tempat di Indonesia. Saat bersamaan geliat masyarakat termasuk di wilayah Malang Raya, untuk bergotong royong sangat terlihat.
“Tanpa komando, elemen masyarakat bergerak menyalurkan bantuan berbagai kebutuhaan untuk meringankan korban bencana. Bantuan berupa Sembako maupun material bangunan untuk perbaikan rumah yang rusak terkumpul secara sukarela dari msayarakat.” katanya.
Sebelumnya, saat terjadi bencana banjir Bulan Oktober lalu, Rumah Aspirasi Andreas Edi Susetyo (Rumah AES) juga mengerahkan unit mobil tanggap darurat untuk membantu melakukan evakuasi korban banjir.
Baca: Ineu Nilai Jabar Harus Perbanyak Desa Siaga Tangguh Bencana
Bupati Malang, HM Sanusi mengapresiasi dukungan OJK dan IJK dalam meringankan beban para korban.
“Ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi positif Pemerintah Daerah bersama OJK dan IJK,” ujar Bupati Malang.
Bupati mengatakan bantuan tersebut akan langsung didistribusikan kepada para pihak yang berhak menerima.
“Dukungan dari masyarakat seperti ini sangat membantu pemerintah. Karena anggaran untuk penanggulangan bencana dari APBD jumlahnya sangat terbatas,” papar dia.
