Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mengatakan masyarakat yang merasa data desil kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan perubahan data dengan melampirkan bukti pendukung.
"Kita menyampaikan ke publik, bagi masyarakat yang hari ini desilnya 5 sampai 10, kalau desilnya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya, bisa dirubah desilnya," kata Zulkardi, Kamis (24/9/2026).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan dengan kondisi ekonomi mereka. Hingga Rabu (23/9/2026), sekitar 750 warga telah menyampaikan pengaduan terkait persoalan tersebut.
Untuk memudahkan masyarakat, layanan pengaduan dibuka di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, lantai 1. Masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan diminta membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto rumah sebagai dokumen pendukung. Layanan tersebut dibuka setiap Senin dan telah berjalan sekitar satu bulan.
"Sudah hampir hari ini masuk data ke PDI Perjuangan itu ada sekitar 750 masyarakat. Sudah banyak, ini sudah jalan sekitar sebulan yang lalu," ujarnya.
Zulkardi mengungkapkan, salah satu persoalan yang ditemukan dari pengaduan masyarakat adalah adanya warga dengan kondisi rumah sederhana, tetapi tercatat dalam desil tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpengaruh terhadap peluang masyarakat mendapatkan bantuan sosial karena klasifikasi desil menjadi salah satu data yang digunakan dalam penentuan sasaran program bantuan.
"Banyak desil 9, tapi setelah dia cek kenapa dia tidak sering dapat bantuan, diceknya dari bansos keluar desilnya desil 9. Sementara rumahnya ada yang rumah papan, bahkan juga tidak ada lantai," ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar klasifikasi kesejahteraan masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan.
Karena itu, masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diminta aktif melaporkan dan mengajukan perubahan dengan membawa dokumen pendukung.
"Kalau memang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, silakan masyarakat mengajukan perubahan data," kata Zulkardi.
Selain membantu masyarakat menyampaikan pengaduan terkait data desil, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru juga mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan skema bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dorongan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Zulkardi mengatakan usulan tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2027.
"Hari ini Desil 1 sampai Desil 4 yang tidak ter-cover oleh pemerintah pusat, kita minta APBD Kota Pekanbaru untuk membantunya," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang anggaran untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi belum tercakup dalam program bantuan pemerintah pusat.
"Kita ingin menyampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membantu dengan space APBD, membantu masyarakat yang hari ini desilnya rendah 1 sampai 4, tapi dia tidak dapat bantuan dari pusat," katanya.
Zulkardi menegaskan, data pengaduan yang dihimpun Fraksi PDI Perjuangan akan menjadi bahan untuk melihat persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Masyarakat yang ingin difasilitasi dalam pengajuan perubahan data dapat mendatangi layanan pengaduan Fraksi PDI Perjuangan di lantai 1 Kantor DPRD Kota Pekanbaru setiap Senin dengan membawa KTP dan foto kondisi rumah sebagai dokumen pendukung.
