Jember, Gesuri.id – Anggota DPRD Jember Fraksi PDI Perjuangan, Indi Naidha Wulandari menegaskan komitmennya memperjuangkan sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Gumukmas dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025. Salah satu isu yang mencuat adalah kacau-balaunya pendataan bantuan sosial (bansos) serta kebutuhan peningkatan insentif kader posyandu.
Dalam sesi dialog, warga mengeluhkan banyaknya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, termasuk penerima BLT Kesra yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi warga setempat. Indi menyebut persoalan pendataan tersebut terjadi hampir di seluruh Indonesia.
“Pendataan ini menjadi persoalan nasional karena ketentuannya berubah dari Kementerian Sosial. Pendamping Kemensos harus didampingi masyarakat agar data yang diperoleh benar-benar tepat sasaran dan masuk ke DTKS,” jelasnya.
Tidak hanya itu, warga juga mempertanyakan peluang beasiswa untuk tingkat universitas, baik negeri maupun swasta. Indi menjelaskan bahwa kuota beasiswa tahun 2025 sudah tertutup, tetapi untuk 2026 kemungkinan besar dibuka kembali selama sekolah terdaftar dalam Dapodik. Ia juga menyebut sedang mengusahakan tambahan kuota melalui struktur DPP PDI Perjuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Indi menyampaikan adanya anggaran Rp19 miliar di Bagian Kesra untuk bantuan marbot masjid. Ia mengingatkan warga agar memastikan kelengkapan administrasi agar tidak ada calon penerima yang terlewat. Selain itu, terdapat bantuan rehab rumah ibadah di Kecamatan Gumukmas, yakni Rp15 juta untuk satu masjid dan Rp7 juta masing-masing untuk dua musala.
Menjawab aspirasi terkait honor kader posyandu, Indi menegaskan siap memperjuangkannya melalui Dinas Kesehatan sebagai mitra kerja Komisi yang menaungi pelayanan kesehatan di daerah.
“Kader posyandu adalah ujung tombak layanan kesehatan. Honor mereka harus kita perjuangkan,” tegasnya.
Indi menambahkan bahwa sebagai anggota dewan, ia memiliki tanggung jawab bukan hanya di daerah pemilihannya, tetapi di seluruh Kabupaten Jember. Ia memastikan aspirasi yang masuk akan dirangkum dalam rekap pokir dan diperjuangkan dalam proses penganggaran.
