Tanggamus, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan, Didik Setiawan, menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dan layanan sosial saat melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Semaka dan Wonosobo.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan dan koordinasikan dengan pemerintah daerah agar dapat direalisasikan secara bertahap,” ujar Didik yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut, Rabu (18/3/2026).
Dalam agenda reses tersebut, Didik Setiawan mengunjungi sejumlah wilayah, yakni Pekon Kali Rejo dan Pardawaras di Kecamatan Wonosobo, serta Pekon Sri Katon di Kecamatan Semaka.
Kehadiran wakil rakyat itu disambut antusias oleh warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Sejumlah aspirasi mengemuka dalam pertemuan tersebut, di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai masih belum memadai di beberapa wilayah.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan peningkatan jaringan irigasi guna mendukung produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama warga.
Dalam dialog bersama warga, persoalan layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Sejumlah masyarakat mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan adanya subsidi atau keringanan biaya dalam proses pemecahan sertifikat tanah, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan lahan.
Didik Setiawan menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Ia berkomitmen untuk menyampaikan berbagai usulan tersebut kepada pihak eksekutif agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan program pembangunan serta direalisasikan sesuai dengan skala prioritas.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah.
