Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menyoroti kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta yang berdampak pada meningkatnya distrust masyarakat terhadap SPBU pemerintah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM, Dirut PT Pertamina Patra Niaga, PT Shell Indonesia, PT Vivo Energy Indonesia, PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), dan PT Exxon Mobil Indonesia di Gedung DPR, Rabu (1/10), Yulian menegaskan perlunya solusi strategis agar BBM tetap tersedia di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Dari Fraksi PDI Perjuangan, kami mendorong agar SPBU swasta turut membangun kilang di daerah 3T. Dengan begitu, program BBM satu harga benar-benar bisa terwujud dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.
Menurut Yulian, beban neraca perdagangan Pertamina selama ini terlalu berat karena tidak mendapat dukungan signifikan dari pihak swasta. Jika SPBU swasta ikut membangun kilang di wilayah 3T, maka stabilitas harga BBM lebih mudah dijaga.
Ia mengingatkan agar pemerintah segera menyiapkan regulasi yang jelas sebagai payung hukum investasi, sehingga pihak swasta memiliki kepastian hukum.
“Kita tidak ingin swasta sudah investasi membangun, tetapi belakangan aturan justru melarang. Karena itu, harus ada kepastian regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Yulian juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam setiap kebijakan energi. Menurutnya, komitmen ini harus menjadi pegangan bersama agar BBM tetap terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
