Sragen, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wilujeng Pramestuti menyoroti masalah ketersediaan dan kuota pupuk bersubsidi.
Karena menurut Agustina semua petani di berbagai daerah di Indonesia selalu mengeluhkan hal yang sama. Para petani menilai jumlah kuota pupuk ditambah, meskipun subsidi untuk pupuk dikurangi.
Baca: Ketersediaan Pupuk Faktor Penting Produktivitas Pertanian
”Jumlah yang diberikan lebih banyak, meski nilai subsidi lebih sedikit,” terangnya di Sragen, Kamis (7/2).
Agustina menyampaikan, petani tidak terlalu mempermasalahkan jika harga pupuk subsidi sedikit lebih tinggi. Namun barangnya selalu tersedia dan alokasi untuk petani ditambah serta mencukupi.
Masalah ini sudah menjadi pembahasan di pusat sejak 2017 lalu. Dari 15 juta hektare sawah, baru mencakup 9 juta hektar yang tercover pupuk bersubsidi. Kemudian alasan kementerian keuangan pada saat itu, lahan non milik, sehingga tidak diberikan.
Pada 2018 kembali diajukan soal permasalahan yang sama. Dari pemerintah sudah ada yang menyetujui. Namun di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI belum dieksekusi.
”Sudah dilakukan pembahasan, sudah keluar rekomendasi subsidi diturunkan tapi jumlah pupuknya ditambah,” terangnya.
Sementara itu, M Arif Anshori selaku General Manager Distribusi dan Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja menyampaikan wacana tersebut tidak masalah dengan pihak penyedia. Dia menjelaskan hal tersebut bergantung pada keuangan negara untuk alokasi pupuk bersubsidi.
Baca: Presiden Ajak Ngobrol Petani di Cisaat
Dia menjelaskan produksi Pusri sebesar 2,2 juta ton/tahun sedangkan yang dialokasikan untuk pupuk bersubsidi yang dialokasikan sekitar 1,3 juta ton. Dia menyampaikan setengahnya cukup untuk dijual secara komersil dalam negeri dan ekspor.
”Kami juga ekspor di beberapa negara, seperti Filipina, Taiwan dan India tergantung permintaan mereka, tetapi yang menjadi prioritas kami adalah pupuk subsidinya,” terangnya.
