Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan memberikan respons cepat dan terstruktur terhadap bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal ini dikonfirmasi oleh Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, kepada wartawan di sela acara Hari AIDS Sedunia di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ribka Tjiptaning mengungkapkan bahwa instruksi langsung dan tertulis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah dikeluarkan kepada seluruh kader.
"Semua sudah instruksi secara tertulis, bahkan Ibu menginstruksikan harus fokus kepada khususnya yang Sumatera," ungkap Ribka.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi bantuan telah dilakukan melalui struktur partai di daerah.
"Kalau per DPD, DPC, sudah ada instruksi, teman-teman juga sudah jalan. Saya sendiri misalnya bidang kesehatan saya sudah kontak di Sumatera Utara, misalnya Mawar. Di Sumatera Barat, Deno... Mereka sudah menjalani," jelasnya.
Kesulitan Akses dan Penyaluran Bantuan
Meskipun instruksi telah berjalan, Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan dan tim relawan di lapangan masih menghadapi kendala logistik yang serius.. "Cuma kan akses jalan susah. Satu. Terus BBM sulit, karena SPBU-SPBU susah kan... kita mantau terus," ujar Ribka.
Ia mencontohkan sulitnya akses ke beberapa daerah terdampak di Sumut seperti Sibolga, Tapteng, dan Tapsel. Ribka menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan yang telah dikerahkan sampai kepada para korban musibah.
"Harapan kita harus sampai kepada yang korban itu," tegasnya.
Terkait penyebab bencana banjir, Ribka Tjiptaning menyinggung soal kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar. Hal ini sejalan dengan concern lama dari Ketua Umum Megawati.
"Iyalah, itu kan karena itu... makanya itu sudah Ibu Ketum 'Merawat Pertiwi' bolak-balik ngomong bahwa itu hutan jangan digunduli, harus menanam hutan dari dulu kan. Tapi kan dicuekin aja," kritiknya.
Ribka menegaskan bahwa Reboisasi dan Penghijauan adalah program yang secara konsisten menjadi keputusan dan tugas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader PDIP di semua tingkatan, mulai dari Pusat hingga tingkat PAC.
