Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat, bukan sekadar bisnis yang dihitung untung rugi.
Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Kesehatan memperingati Hari Keselamatan Pasien Dunia bertema “Semua Rakyat Berhak Sehat” di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/9).
Ribka mengungkapkan, banyak keluhan muncul di lapangan terkait layanan BPJS Kesehatan, mulai dari pasien yang ditolak hingga relawan yang harus berjuang mendampingi rakyat dalam mengakses haknya.
“BPJS ini bentuk hibah negara kepada rakyat. Negara bertanggung jawab kepada rakyatnya, bukan untuk rugi. Jangan jadikan rakyat korban birokrasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kasus Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba nonaktif di beberapa daerah seperti Banten. Menurutnya, hal ini merugikan rakyat miskin dan menandakan perlunya evaluasi serius dari pemerintah.
“Jangan main lempar-lempar tanggung jawab. Hak rakyat atas layanan kesehatan tidak boleh dicabut sepihak,” ujarnya.
Ribka menambahkan, pengalaman relawan kesehatan yang sering berhadapan langsung dengan pasien membuktikan pentingnya pengawasan dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Relawan-relawan ini mungkin pendidikannya tidak tinggi, tapi mereka paham Undang-Undang Dasar, paham Pancasila, dan undang-undang kesehatan. Mereka garda terdepan melayani rakyat,” katanya.
