Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memberikan penjelasan menyeluruh agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut Abidin, transparansi menjadi hal penting, terutama bagi calon jemaah yang telah menunggu antrean keberangkatan hingga belasan bahkan puluhan tahun.
“Itu kan wacana awal, silakan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan secara utuh agar tidak menimbulkan keresahan bagi calon jemaah,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar ide yang masih berupa gagasan tidak disampaikan ke publik tanpa kajian matang. Ia menekankan pentingnya data dan perhitungan yang jelas sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Hemat saya, segala upaya untuk mengatasi panjangnya antrean harus dijelaskan secara rinci. Jangan sampai ide yang belum diuji sahih sudah dilempar ke publik,” tegasnya.
Abidin menilai skema “war tiket” tetap berpotensi diterapkan, namun harus memperhatikan asas keadilan. Ia mempertanyakan apakah sistem tersebut nantinya akan memprioritaskan jemaah yang sudah masuk daftar antrean atau justru membuka peluang bagi pendaftar baru yang siap secara finansial.
“Apakah yang diprioritaskan mereka yang sudah antre, atau siapa pun bisa langsung berangkat setelah membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), ini harus jelas,” katanya.
Sebelumnya, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji terobosan untuk mengatasi persoalan antrean haji yang telah berlangsung lama. Salah satu opsi yang muncul adalah sistem “war tiket”, yakni pendaftaran langsung tanpa antrean panjang.
Menurutnya, ide tersebut muncul dari pemikiran internal kementerian sebagai upaya mencari solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.
Baca: Rekam Jejak Ganjar Pranowo Telah Teruji
“Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama, atau kita kembali ke sistem sebelum ada Badan Pengelola Keuangan Haji,” ujarnya dalam forum Rakernas Haji di Tangerang.
Dalam skema ini, pemerintah akan menetapkan biaya haji tahunan, lalu membuka pendaftaran pada waktu tertentu. Calon jemaah yang siap secara finansial dan fisik dapat langsung mendaftar dan berangkat di tahun yang sama.
Meski dinilai sebagai terobosan, wacana ini masih memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan polemik, khususnya terkait keadilan bagi jutaan calon jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat haji.
