Jakarta, Gesuri.id - Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional yang sering kali diwarnai tantangan fiskal dan logistik, suara optimisme terdengar lantang dari kalangan legislatif.
Adian Napitupulu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAM DPR RI), menegaskan keyakinannya bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan rampung sepenuhnya pada akhir 2027.
Kunjungan kerja BAM DPR RI ke Kalimantan Timur pada Senin (29/09/2025) menjadi panggung bagi optimisme ini.
Dimulai dengan pertemuan di Kantor Wali Kota Balikpapan, rombongan yang dipimpin Adian fokus pada penerimaan aspirasi masyarakat setempat.
"Kami ingin mendengar langsung suara rakyat, agar IKN bukan hanya proyek elit, tapi juga milik semua," ujar Adian.
Puncak kunjungan yakni peninjauan langsung ke kawasan Kompleks Perkantoran Legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, yang merupakan bagian dari Tahap II pembangunan.
Di lokasi persil pembangunan yang kini mulai menampakkan bentuk, Adian tak segan menyampaikan visinya yang ambisius.
"Optimistis, akhir 2027 harusnya sudah rampung semua, 2028 kita bisa fungsional jadi ibu kota politik di sini," katanya.
Setelah tiga tahun sejak groundbreaking pada 2022, IKN telah melewati fase awal yang penuh gejolak, termasuk isu pendanaan dan relokasi.
Optimisme Adian seolah menjadi suntikan semangat bagi para pekerja dan stakeholder yang hadir.
Apa yang membuat optimisme Adian begitu meyakinkan?
Jawabannya terletak pada dukungan institusional yang kuat dari DPR RI melalui BAM.
Sebagai badan yang secara khusus menangani aspirasi masyarakat, BAM memainkan peran krusial dalam memantau proyek nasional seperti IKN.
Menurut Adian, kunjungan ini bukan yang pertama. Rangkaian monitoring yang bertujuan memastikan alokasi anggaran APBN untuk IKN, yang mencapai triliunan rupiah, digunakan secara efisien.
Adian pun menyoroti pentingnya transparansi, dan memastikan akan terus mengawal setiap rupiah uang rakyat membangun masa depan yang adil, bukan hanya gedung megah.
Sambutan hangat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, semakin memperkuat narasi kolaborasi ini.
"Dukungan dari DPR RI, khususnya melalui BAM, sangat penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Kami harap bisa bersama-sama menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan keberlanjutan IKN sebagai smart city, sponge city, dan forest city," ungkap Basuki.
Basuki menambahkan, IKN dibangun dengan tiga pilar utama yakni smart city untuk integrasi teknologi digital dalam tata kelola; sponge city untuk ketahanan terhadap banjir melalui desain urban yang menyerap air; serta forest city untuk pelestarian hutan seluas 75 persen kawasan, menjadikan IKN sebagai model kota hijau di tengah krisis iklim global.
Otorita IKN sendiri terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, serta melibatkan swasta dan masyarakat adat.
Data internal Otorita IKN menunjukkan bahwa hingga September 2025, progres Tahap II sudah mencapai 60 persen, dengan fokus pada infrastruktur dasar seperti jalan tol dan utilitas.
Dukungan BAM DPR RI diharapkan mempercepat fase relokasi ASN dan pembangunan simbolis seperti Istana Negara, yang direncanakan selesai 2026.
Tanpa kolaborasi ini, proyek sebesar IKN berisiko terhambat oleh birokrasi atau aspirasi lokal yang terabaikan.
Meski optimis, Adian tak buta terhadap tantangan. Pembangunan IKN di lahan seluas 256.000 hektar ini menghadapi isu seperti keterbatasan SDM lokal, dampak lingkungan, dan integrasi ekonomi dengan Kalimantan Timur.
Adian menjanjikan bahwa DPR akan mendorong program pemberdayaan UMKM lokal, agar IKN tak hanya menjadi pusat kekuasaan, tapi juga katalisator pertumbuhan inklusif.
"IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota dari Jakarta yang macet dan banjir; ia adalah manifestasi visi besar untuk mendesentralisasi pembangunan, mengurangi beban Jawa, dan membangun identitas baru Indonesia di pulau Borneo," cetusnya.
Dengan rampung 2027, IKN diharapkan fungsional sebagai ibu kota politik pada 2028, diikuti pemindahan bertahap lembaga negara hingga 2030.
Hal ini berpotensi menciptakan 1,7 juta lapangan kerja dan kontribusi Rp 466 triliun terhadap PDB nasional, menurut proyeksi Otorita IKN.
