Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai hasil survei Indikator Politik harus menjadi warning atau peringatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kinerjanya.
Sebab, kata Andreas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo akan mudah berbalik, tergantung dengan kondisinya.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
"Hasil survei itu adalah momen. Oleh karena itu, dia bisa berubah cuma dengan angka 79 relatif baik,” ucap Andreas dilaporkan Jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda pada Senin (9/2/2026).
"Angka itu tapi juga bisa cepat berubah, tergantung situasi ada 17 persen kurang puas dan 2 persen yang sangat tidak puas. Tentu saya kira warning juga untuk pemerintah lebih meningkatkan kinerja."
Andreas menuturkan peningkatan kinerja pemerintahan Prabowo bisa dioptimalkan melalui penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Poin yang penting bencana, dampak dari bencana dan bagaimana penanganannya. Semua berusaha itu artinya pemerintah masyarakat dari PDI perjuangan juga semaksimal mungkin kita membantu karena soal kemanusiaan,” ucap Andreas.
Selain itu, Andreas pun mendorong agar pemerintahan Prabowo bisa mengatasi persoalan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang marak terjadi di mana-mana.
"Soal PHK yang marak di mana mana, daya beli masyarakat yang turun jelang puasa, harga pokok meningkat, ini harus jadi perhatian serius bagi pemerintah. Jangan sampai dengan situasi seperti ini kita mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki," kata Andreas.
"Sebagai partai penyeimbang, kami melihat pemerintah tetap harus bekerja keras untuk itu.”
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebanyak 79,9 persen publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
“Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto 79,9 persen. Sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang Presiden,” ucap Burhanuddin saat merilis hasil survei soal persepsi publik terhadap kinerja presiden dan kepercayaan warga terhadap lembaga negara, sebagaimana laporan Jurnalis Kompas TV Nico Anggriawan, Minggu (8/2).
