Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pareira menegaskan peran oposisi juga dibutuhkan dalam tatanan pemerintahan.
Andreas menyarankan agar partai politik yang berada di luar koalisi Indonesia kerja untuk oposisi. Hal ini sebagai penyeimbang di pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf periode 2019-2024.
Baca: Tak Suka Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Ingin Indonesia Rusak
"Ya kalau saya menyarankan seperti itu (ada oposisi)," ujar Andreas saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Fungsi dari oposisi papar Andreas sebagai check and balance, apalagi tidak semua masyarakat Indonesia memilih Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Sehingga mereka yang tidak memilih membutuhkan kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah.
"Ketika ada perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, di situ lah fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi dari mereka yang waktu itu tidak memilih Pak Jokowi," ungkap Andreas.
Andreas lantas mencontohkan sikap PDI Perjuangan yang pernah menjadi oposisi selama 10 tahun pada masa pemerintahan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, menjadi oposisi pun merupakan suatu kehormatan.
"Di situ kelihatan bahwa selama 10 tahun PDI Perjuangan menjadi partai di luar pemerintahan pun ya rakyat tetap menghormati PDI Perjuangan. Dan akhirnya terbuktu bahwa rakyat kembali memilih PDI Perjuangan," kata Anggota Komisi I DPR RI ini.
Sinyal untuk tetap berada di posisi oposisi, kata Andreas, juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat bertemu dengan Jokowi di Stasiun MRT Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7).
Dalam pertemuan itu, Prabowo dengan tegas menyebutkan bahwa pihaknya akan ikut membantu jalannya pemerintahan ke depan namun juga tetap akan memberikan kritik-kritik terhadap pemerintahan.
"Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan," kata Andreas.
Sebelumnya, saat memberikan pidato visi pemerintahan lima tahun ke depan di acara bertajuk 'Visi Indonesia', Jokowi sempat menyinggung soal oposisi. Dia mengatakan menjadi oposisi sama mulianya dengan berada di dalam pemerintaham
"Dalam demokrasi mendukung mati-matian sebuah kandidat itu boleh, mendukung dgn militansi yang tinggi itu juga boleh, menjadi oposisi itu juga sangat mulia," ujar Jokowi di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7).
Baca: Jokowi: Jadi Oposisi Mulia, Asal Tidak Menimbulkan Kebencian
Jokowi mengatakan tak masalah jika ada pihak yang ingin menjadi oposisi asalkan tidak menimbulkan perpecahan dan perbedaan.
"Silahkan menjadi oposisi asal jangan menjadi oposisi yang menimbulkan perbedaan, asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian," tegas Jokowi.
