Ikuti Kami

Anggaran OPD Mitra Komisi B DPRD Jatim Perlu Ditingkatkan

Selama ini, alokasi anggaran terhadap OPD yang bermitra dengan Komisi B DPRD Jatim sangat minim atau sekitar Rp 1,4 triliun saja.

Anggaran OPD Mitra Komisi B DPRD Jatim Perlu Ditingkatkan
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Daniel Rohi

Surabaya, Gesuri.id – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Daniel Rohi mengatakan, 11 indikator kinerja utama dalam Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2021, tercapai. Jika dibandingkan dengan 2020, dari 11 IKU, ada 4 yang tidak tercapai.

Baca : Banteng Jatim : Pengesahan Raperda Perlindungan PMI Tepat

“Di tengah pandemi Covid-19 dan fokus penanganan bidang kesehatan, tetapi pemerintah provinsi Jawa Timur mampu melakukan program-program yang tepat sasaran dan tepat guna, sehingga manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak. Ini terbukti dari pencapaian IKU,” tutur politisi PDI perjuangan ini.

 

Dalam LPKJ tersebut, kata dia, ada tiga sektor yang sangat dominan memberikan kontribusi maksimal untuk menunjang perekonomian Provinsi Jatim. Yaitu, sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 30,72% PDRB (produk domestic regional bruto) Jatim. Kemudian, sektor perdagangan berkontribusi 18,46% PDRB Jatim. Terakhir, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi 11,5% PDRB Jatim.

 

Tiga sektor tersebut berada di bawah koordinasi atau mitra Komisi B DPRD Provinsi Jatim. “Dengan kontribusi yang sangat besar ini, kalau kami gabungkan itu menyerap tenaga kerja sekitar 65% di Jawa Timur,” ucapnya.

 

Menurut Daniel, sudah saatnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bermitra dengan Komisi B dinaikkan anggarannya. Ini agar kiprahnya semakin optimal. Sebab, selama ini, alokasi anggaran terhadap OPD tersebut sangat minim atau sekitar Rp 1,4 triliun saja.

Baca : Jatim Surplus Beras, Daniel Rohi Tolak Impor Beras

“Dengan anggaran yang sangat terbatas saja, kita lihat sektor-sektor tersebut banyak berkontribusi terhadap PDRB. Jadi tiga sektor ini harus menjadi prioritas. Saya rasa ini yang mendesak yang harus dilakukan ibu Gubernur dan ini sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

Ia juga berharap, manajemen SDM aparatur Pemprov Jatim, serta kinerja investasi dan kerjasama internal terus ditingkatkan. Ia menyampaikan, terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang berkontribusi maksimal dalam membayar pajak.

“Walau dalam kondisi pandemi partisipasi masyarakat Jatim dinilai sangat baik,” tutur anggota Bapemperda DPRD Jatim ini. (kominfo.jatimprov.go.id)

 

Quote