Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dengan melibatkan TNI-Polri dinilai Gagal.
Sebab, sebelum TNI-Polri terlibat hanya sedikit masyarakat yang patuh. Dan mereka yang patuh mayoritas korban dari mereka yang tidak mematuhi PSBB tersebut (positif covid-19).
Baca: Langgar Prokes, Junimart Nilai Anies Bisa Jadi Tersangka
Di sisi lain, kegagalan itu akibat dari ketidaktegasan Anies Baswedan dan terkesan kurang serius.
"Barulah setelah Pemprov melibatkan TNI Polri, diikuti keluarnya Perda Covid-19 lalu masyarakat jadi patuh," ungkap Gilbert di Jakarta, Sabtu (21/11).
Inisiasi Peraturan Daerah (Perda) COVID-19 sendiri, kata Gilbert, berasal dari DPRD DKI Jakarta. Kemudian, setelah pelibatan TNI Polri pengawasan menjadi ketat. Dia pun mencontohkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang langsung menurun.
Sebab, berdasarkan data tingkat kepatuhan masyarakat dan angka terkonfirmasi positif menurun drastis.
"Sikap gubernur yang diskriminatif dalam izin kerumunan, malah terkesan memfasilitasi juga membuat kasus Covid-19 mulai meningkat," katanya.
"Sikap diskriminatif ini menimbulkan rasa percaya masyarakat kepada gubernur hilang. Padahal masyarakat membayar sangat mahal untuk berkorban dan mematuhi," ujarnya.
Dengan mengunjungi Rizieq Shihab yang seharusnya diisolasi, tambah dia lagi, Anies terkesan mengabaikan Pergub dan Perda Covid-19 serta melecehkan masyarakat yang selama ini mematuhinya.
Baca: Kerumunan Massa FPI, Prasetyo Sindir Ketegasan Anies
Gilbert pun menyarankan Anies melakukan introspeksi dan fokus memperbaiki kesalahan-kesalahannya.
"Lebih baik fokus mengatasi persoalan di DKI, introspeksi dan tidak melecehkan masyarakat biasa. Sedikit pun tidak terdengar penyataan maaf kepada masyarakat," pungkasnya.
