Yogyakarta, Gesuri.id - Komisi A DPRD DIY mendorong pemerintah daerah menyusun APBD berbasis mitigasi bencana.
Hal ini guna mengantisipasi potensi bencana yang terjadi, perlu konsolidasi berbagai pihak terkait untuk penanggulangannya. Saat masa tanggap darurat hingga masa penanggulangan pasca-bencana.
"Jika untuk tata ruang dan tata wilayah sudah, APBD berbasis mitigasi bencana semestinya APBD juga bisa dibuat berbasis mitigasi bencana. Hal ini penting mengingat wilayah DIY memiliki sekurang kurangnya 12 jenis bencana," ujar Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, pada raker bersama Sekda DIY, BPBD se DIY, BMKG, dan Satpol PP, di ruang Komisi A DPRD setempat, Senin (30/12).
Baca: Mitigasi Bencana, Ganjar Tekankan Tata Ruang yang Baik
Politisi muda PDI Perjuangan ini juga meminta konsolidasi penanggulangan bencana hingga ke tingkat desa. Tentu, harus sesuai dengan aturan perundangan yang ada.
"Karenanya, Komisi A mendorong terbitnya Perdes, peraturan desa, agar bisa menjadi payung hukum manakala desa harus ikut dalam upaya penanggulangan bencana", ujar Eko.
Potensi partisipasi masyarakat pun sebenarnya cukup besar. Baik Itu untuk pencegahan maupun pendidikan tentang kebencanaan.
"Untuk itu, perlu dirancang suatu terobosan sehingga pihak swasta bisa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan khususnya pendidikan tentang kebencanaan," tegas Eko.
Mengantisipasi bencana yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, masyarakat diminta untuk terus mengikuti perkembangan cuaca sebagaimana dilansir BMKG yang telah memprakirakan wilayah DIY akan dilanda hujan sedang hingga lebat di hari-hari ke depan ini.
"Untuk mengetahui perkembangan cuaca, ikuti terus akun resmi BMKG. Hindari hoax. Pemda melalui BPBD juga harus sosialisasikan penanggulangan bencana ini kepada masyarakat," saran Eko.
Baca: Eko Minta DKP dan BMKG Fasilitasi Nelayan Mitigasi Bencana
Menyangkut kelembagaan, Komisi A juga mendorong agar BPBD se DIY bisa meningkat hingga berstatus Tipe A agar bisa lebih luwes saat menangani bencana.
"Tentu, kita mendukung peningkatan kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota se DIY menjadi ke Tipe A seperti halnya BPBD DIY agar dapat melaksanakan tugas memimpin penanggulangan bencana secara maksimal. Khususnya BPBD Kota Yogyakarta yang ada di ibukota DIY harus ditingkatkan kelembagaan dan dukungan SDM, sarana prasarana dan anggarannya ," tutur Eko yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
