Ikuti Kami

Aria Bima: Perjalanan Bangsa Sejak Reformasi Hingga Kini, Fase Penting Demokrasi Substansial

Berbagai capaian dan kemunduran harus menjadi bahan refleksi di usia kemerdekaan yang ke-80 tahun.

Aria Bima: Perjalanan Bangsa Sejak Reformasi Hingga Kini, Fase Penting Demokrasi Substansial
Wakil Ketua Komisi ll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi ll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan perjalanan bangsa sejak reformasi hingga kini adalah fase penting dalam membangun demokrasi substansial. 

Menurutnya, berbagai capaian dan kemunduran harus menjadi bahan refleksi di usia kemerdekaan yang ke-80 tahun.

“Fase reformasi dan jalan menuju demokrasi substansial. B. J. Habibie membuka pintu demokrasi. Partai politik bebas berdiri. Pers dibebaskan. Dan pemilu 1999 digelar. Tapi ia pun harus mundur. Meninggalkan warisan stabilisasi ekonomi di tengah luka lepasnya Timur-Timur,” kata Aria Bima, Kamis (11/9/2025).

Ia melanjutkan, setelah Habibie, tongkat kepemimpinan nasional beralih ke Presiden Abdurrahman Wahid bersama Wakil Presiden Megawati Sukarno Putri.

Walaupun hanya memimpin dalam periode singkat, kepemimpinan mereka melahirkan banyak terobosan penting yang hingga kini masih dirasakan bangsa.

“Presiden Abdul Rahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarno Putri memimpin dalam periode singkat. Namun melahirkan terobosan penting. Lahirnya KPK dan Mahkamah Konstitusi. Serta dimulainya pemilihan presiden langsung oleh rakyat pada tahun 2004,” jelasnya.

Aria Bima menambahkan, demokrasi Indonesia terus bergerak maju dengan lahirnya pemilihan presiden langsung. Dari situ, rakyat kemudian memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memimpin dua periode, lalu dilanjutkan oleh Joko Widodo (Jokowi) yang juga memimpin selama dua periode.

“Presiden Yudhoyono memimpin dua periode di susul Joko Widodo, yang juga dua periode. Harapan tinggi menyertai, terutama pada periode awal. Namun pada periode kedua, tanda-tanda kemunduran demokrasi tampak. Hukum dijadikan alat kekuasaan. KKN kembali marak dan utang membengkak,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa titik kritis perjalanan demokrasi Indonesia terlihat jelas pasca Pemilu 2024 yang menuai banyak kontroversi. Dari situ, tongkat estafet kepemimpinan nasional berpindah ke Presiden Prabowo Subianto.

“Pasca pemilu 2024 yang menuai kontroversi, Tongkat Estafet berpindah ke Presiden Prabowo Subianto. 8 bulan pertama penuh janji besar. Namun banyak yang tersandung di eksekusinya,” jelasnya.

Politikus senior PDI Perjuangan itu menekankan, kini Indonesia telah mencapai usia 80 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan. 

Menurutnya, bangsa ini sedang berada di persimpangan penting yang akan menentukan arah perjalanan demokrasi ke depan.

“Kini 80 tahun sejak proklamasi, kita sampai di persimpangan penting. Apakah kita akan melangkah lebih dekat ke cita-cita? Atau justru menjauh darinya?” pungkasnya.

Quote