Jakarta, Gesuri.id - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan pentingnya pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di sekolah swasta, dalam pidatonya di Seminar Nasional dengan tema ‘Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis Untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing’ di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Dalam seminar yang merupakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno, Arief mengaitkan putusan MK tersebut dengan semangat Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila.
"Bung Karno pernah mengatakan, bangsa yang tidak membangun pendidikan adalah bangsa yang menggali kuburnya sendiri. Jika anak-anak kita tidak sekolah, jangan harap kita akan menjadi bangsa yang besar," ujar Arief Hidayat, mengutip pidato pendiri bangsa tersebut.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
MK baru-baru ini mengambil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hanya mewajibkan pendidikan gratis di sekolah negeri, tetapi swasta tidak, bersifat diskriminatif.
"Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya hanya karena anak bersekolah di swasta. Pendidikan dasar harus bisa diakses semua lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya," tegas Arief.
Arief menjelaskan, putusan ini sejalan dengan semangat Pancasila dan cita-cita Soekarno.
"Pendidikan dasar adalah fondasi pembentukan karakter bangsa. Seperti dikatakan Bung Karno, revolusi belum selesai jika masih ada anak Indonesia yang tidak sekolah karena kemiskinan," katanya.
Ia menekankan, pendidikan berbasis Pancasila harus menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter, bukan sekadar pintar akademik.
"Pendidikan harus menumbuhkan rasa cinta tanah air, harga diri nasional, dan kesetiaan pada Pancasila," ujarnya.
Dengan putusan ini, lanjut Arief, MK mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan secara adil, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Ini adalah langkah konkret mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi," pungkas Arief Hidayat.
Dalam seminar ini, hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Fajar Rizal Ul Haq ; Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yang diwakili Staff Ahli Bidang Pengeluaran negara Suprapto , Dr. Lucky Alfirman dan Kepala Organisasi Riset Ilmu) Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Dr. Yan Rianto. Moderator ialah Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan Bonnie Triyana
Hadir sebagai peserta seminar Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, Ketua DPP Prof.Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, Wuryanti Sukamdani, lalu fungsionaris DPD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; DPC PDI Perjuangan se-Jabodetabek; Poksi VIII,X dan XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan; Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah marginal; Pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah Marginal serta Pemerhati Pendidikan.
Tak hanya di Sekolah Partai, seminar juga disaksikan 800 orang lebih melalui zoom baik kader partai, anggota fraksi, maupun kepala daerah.
