Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan yang juga mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Bambang Beathor Suryadi kembali mendesak mundur Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
Baca: Persoalan BUMN Indonesia: Mental Korupsi, Kolusi, Nepotisme
Dalam keterangan persnya, Bambang Beathor menyebut bahwa Sofyan Djalil terindikasi bagian dari mafia tanah.
Bahkan, Bambang memberi judul pers rilisnya “Revolusi Mental itu mencopot Sofyan Jalil akibat melindungi mafia tanah”.
“Sudah 7 tahun Sofyan Jalil jadi Menteri di Kabinet Jokowi dan selalu membangkang atas pidato Presiden tentang mafia tanah di kementerian BPN itu,” kata Bambang, Sabtu (23/10).
Bambang mengatakan, Sofyan Djalil tidak melakukan terobosan apapun untuk mengatasi mafia tanah.
Bambang lebih lanjut mengungkapkan bahwa sejumlah hal yang menurutnya indikasi Sofyan Djalil bagian dari mafia tanah.
Dia menyebut, Sofyan tidak melaksanakan Putusan PK No 121 Mahkamah Agung tentang keterbukaan Informasi Lahan Tanah.
Kemudian Sofyan juga disebut tidak melaksanakan program GeoSpasial untuk Peta Satu Data, atas basis titik Koordinat yang seharusnya tercantum pada surat surat tanah.
Menurut Bambang, Sofyan tidak memaksimalkan struktur kementerian ATR BPN. “Sehingga banyak timbul kasus konflik ukur lahan, kehilangan warkah, floting salah lahan,” paparnya.
Bambang mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pernah menyebut ada kasus pertanahan yang hingga 40 tahun belum selesai.
Padahal, menurut Bambang, seharusnya konflik lahan bisa diselesaikan dalam waktu tiga tahun.
Sofyan juga dikatakan tidak berani adu data dengan warga yang lahannya sedang dipersengketakan.
“Gelar perkara kasus konflik itu menyebabkan aparat BPN anti rakyat kecil,” pungkasnya.
Adapun diketahui, Bambang Beathor Suryadi pernah menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Dia juga dikenal sebagai aktivis jaringan Pro Demokrasi (Prodem).
Baca: Ganjar: Harus Kreatif, Inovatif, Kontinu Bangun Desa Wisata
Dia saat ini merupakan anggota Dewan Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.
Sebelumnya desakan agar Sofyan Djalil mundur sebagai Menteri ATR/Kepala BPN disampaikan politikus PDI Perjuangan yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang.
Dia menjelaskan, alasan dirinya meminta Sofyan mundur adalah karena tak kunjung selesainya persoalan perebutan tanah antara pengusaha dan warga di Indonesia. Dilansir dari kompasTV.
