Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai maraknya keracunan massal di beberapa daerah.
Awalnya, anggaran MBG tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana stand by Rp67 triliun. Sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
"Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).
Dia menyebut bahwa dirinya pernah menyarankan agar SPPG hanya memproduksi 1.000 porsi dengan tujuan menjaga kualitas menu MBG.
Menurutnya jika SPPG memproduksi 3.000 porsi maka terlalu besar sehingga pelaksanaannya tidak efektif. Terlebih diperlukan juga penyimpanan bahan-bahan makanan yang cukup besar.
Dia mengusulkan agar pemerintah melibatkan kantin-kantin sekolah sebagai dapur MBG untuk menampung produksi program strategis usulan Prabowo itu.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
"Dapur MBG itu di kantin sekolah-sekolah, sehingga kantin sekolah di perbaiki dan dicek dan sanitasinya hanya di sekolah itu luar biasa, solusi itu InsyaAllah cukup," ujarnya.
Dia mencontohkan realisasi MBG di Jepang dan Cina yang melibatkan stakeholder penting seperti pihak sekolah sehingga pelaksanaanya terawasi. Said mendorong evakuasi MBG dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan membentuk anak-anak cerdas melalui pemenuhan gizi.
