Jakarta, Gesuri.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa audit kasus stunting merupakan kegiatan prioritas yang terus digencarkan dalam program nasional pemerintah yakni percepatan penurunan stunting.
“Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yang pertama bahwa Audit Kasus Stunting (AKS) merupakan kegiatan prioritas dalam perencanaan aksi percepatan penurunan stunting” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (16/12).
Dalam Refleksi Audit Kasus Stunting 2023 yang digelar secara hybrid pada Rabu (14/12) 2022, terdapat beberapa kasus stunting yang belum terselesaikan dengan baik. Melalui AKS, permasalahan akan disederhanakan oleh tim percepatan penurunan stunting lokal.
Baca: Edy Beri Motivasi ke Kader Banteng Kabupaten Blora
Pergelarannya akan mengundang para pakar untuk berdiskusi, mempresentasikan kasus stunting yang ada sehingga ditindak lanjuti oleh para klinisi, ahli gizi dan ahli psikologi. Di tahun 2023 pun, BKKBN merencanakan alokasi pendataan untuk AKS.
“Saya berharap pada bulan Januari 2023 sudah bisa melakukan AKS di trisemester pertama, koordinasi antara Tim pengendali DAK di pusat, provinsi, dan daerah ini bisa bahu-membahu, dan mempercepat pencairan dana untuk DAK, terlebih untuk DAK yang terkait stunting,” katanya.
Ia menambahkan hasil audit dalam AKS harus diintegrasikan ke dalam program Bapak Anak Asuh Stunting (BAAS) di daerah yang membutuhkan pendampingan, guna memperkuat berbagai praktik dasar data yang betul-betul sampai kepada permasalahan mendasar di lapangan.
Pihaknya berharap baik Satgas Stunting maupun pemerintah daerah terkait bisa terlibat aktif dan mengerti tentang problematika masalah stunting secara klinis di wilayah tersebut, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam pencarian solusi-solusi baik secara publik.
“Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh kabupaten/Kota untuk bisa terlibat aktif dan kemudian melakukan kegiatan AKS ini di tahun 2023,” kata Hasto Wardoyo.
Baca: Edy Apresiasi Langkah Pemkab Grobogan Atasi Stunting
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti menambahkan banyak sekali praktik baik dalam AKS yang dapat dipelajari bersama dan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting.
Ia mengatakan bahwa melalui refleksi dalam program AKS, diharapkan mampu mengevaluasi audit kasus stunting tahun 2022.
Diharapkan AKS juga dapat memberikan motivasi untuk lebih baik dalam perencanaan, implementasi monitoring, situasi dan pelaporan AKS pada tahun 2023 bagi semua pemangku kepentingan di lini lapangan, demikian Nopian Andusti.
