Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa menyoroti proyeksi penurunan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Provinsi Banten pada tahun 2027.
Diketahui, Dinas Sosial Provinsi Banten memproyeksikan jumlah penerima bansos pada 2027 turun menjadi sekitar 13 ribu penerima dari sekitar 16 ribu penerima pada 2026. Sejalan dengan itu, anggaran bansos juga diproyeksikan turun dari sekitar Rp16 miliar menjadi Rp13 miliar.
Yeremia meminta, penurunan jumlah penerima tidak hanya dilihat dari sisi angka, tetapi juga harus dipastikan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ia mengatakan, pemutakhiran data penerima bansos merupakan langkah yang perlu dihargai apabila dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang menunjukkan sebagian penerima memang mengalami peningkatan kondisi ekonomi dan telah keluar dari kelompok desil yang menjadi sasaran bantuan.
Untuk itu, ia meminta persoalan tersebut agar dilihat secara lebih utuh. Yeremia menuturkan, penurunan jumlah penerima tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keberhasilan apabila belum dipastikan apakah mereka benar-benar telah keluar dari kondisi rentan.
“Saya memahami dan menghargai langkah Dinas Sosial Provinsi Banten yang melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Kalau memang hasil verifikasi menunjukkan sebagian penerima sudah mengalami peningkatan kondisi ekonomi dan keluar dari kelompok desil yang menjadi sasaran bantuan, tentu data tersebut harus diperbarui agar bantuan pemerintah semakin tepat sasaran,” kata Yeremia, Senin, 21 September 2026.
Menurutnya, penurunan jumlah penerima bansos pada 2027 perlu disertai penjelasan mengenai program yang dimaksud, kriteria penerima, serta sejauh mana program tersebut mencakup masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan terendah.
Yeremia menyebut, berdasarkan data per Juni 2026 terdapat 1.358.511 keluarga pada Desil 1 sampai Desil 4. Kelompok tersebut merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dari jumlah itu, sebanyak 312.318 keluarga berada pada Desil 1 yang menurutnya membutuhkan perhatian serius dalam perlindungan sosial.
Namun, ia menegaskan jumlah tersebut tidak bisa langsung dibandingkan dengan proyeksi 13 ribu penerima bansos. Sebab, keduanya merupakan populasi dan program yang berbeda.
“Angka 13 ribu harus dijelaskan dulu, mereka itu penerima program bansos apa, kriteria penerimanya apa, dan berapa jumlah keluarga Desil 1–4 yang benar-benar ter-cover oleh program tersebut,” ujarnya.
Selain jumlah keluarga dalam Desil 1 sampai Desil 4, Yeremia juga menyoroti masih adanya sekitar 449.694 keluarga di Banten yang belum memiliki peringkat desil. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemutakhiran data masih menjadi pekerjaan penting.
Ia mengingatkan agar penurunan jumlah penerima program bansos tertentu tidak kemudian disimpulkan bahwa persoalan kemiskinan dan kerentanan sosial juga telah turun secara signifikan.
Oleh karena itu, Yeremia mendorong Dinas Sosial Banten menyampaikan secara terbuka rincian penerima bansos. Mulai dari data sekitar 16 ribu penerima pada 2026 dan proyeksi 13 ribu penerima pada 2027, jumlah penerima yang keluar karena naik dari Desil 1–5, hingga penerima yang keluar akibat faktor administrasi atau pemutakhiran data.
Lebih lanjut, ia juga meminta agar pemerintah dapat menjelaskan jumlah penerima baru yang masuk berdasarkan hasil verifikasi terbaru, jumlah keluarga Desil 1–4 yang telah memperoleh bansos dan yang belum ter-cover, serta kondisi 312.318 keluarga Desil 1 sebagai kelompok prioritas.
Menurut Yeremia, monitoring juga perlu dilakukan terhadap keluarga yang dikeluarkan dari daftar penerima. Hal itu untuk memastikan mereka memang sudah mandiri dan tidak keluar hanya karena persoalan pendataan.
Baca: Ini Cerita Ganjar Yang Pernah Tinggal di Kontrakan & Hampir Putus
“Jangan sampai karena jumlah penerima program tertentu turun, kemudian disimpulkan bahwa persoalan kemiskinan dan kerentanan sosial juga sudah turun secara signifikan,” tegasnya.
Lebih jauh Yeremia mengatakan, pihaknya mendukung pemutakhiran data dan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Namun, efisiensi anggaran tidak seharusnya hanya diukur dari berkurangnya jumlah penerima atau anggaran.
Ia menilai, ukuran keberhasilan bansos adalah ketika masyarakat yang memang membutuhkan tetap terlindungi, sementara masyarakat yang sudah mandiri benar-benar didorong untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Bansos harus menjadi jaring pengaman sekaligus jembatan menuju kemandirian, bukan sekadar daftar penerima yang setiap tahun bertambah atau berkurang,” pungkas Yeremia
