Bangkalan, Gesuri.id – Bupati Bangkalan yang juga politisi PDI Perjuangan, Lukman Hakim meminta dukungan pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI untuk mempercepat penyelesaian persoalan mendasar di daerahnya, seperti keterbatasan air bersih, pengelolaan sampah terpadu, dan pemanfaatan aset strategis.
Hal tersebut disampaikan Lukman saat menerima kunjungan spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda, di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (25/9/2025). Rombongan DPR RI sebelumnya meninjau kondisi Rest Area Suramadu dan Terminal Tipe A di akses Jalan Suramadu, Bangkalan.
Kunjungan ini juga dihadiri sejumlah pejabat kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Balai Besar Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.
Dalam paparannya, Lukman menyoroti rendahnya cakupan layanan air bersih di Bangkalan.
“Cakupan layanan PDAM baru sekitar 11 persen, sementara sebagian besar desa masih mengandalkan SPAM dengan kapasitas terbatas. Kami berharap pengelolaan SPAM yang saat ini dikelola pusat dapat dihibahkan atau diserahkan kepada Pemkab Bangkalan agar dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan air bersih masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Lukman menyoroti belum adanya fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Pemkab Bangkalan telah menyiapkan lahan seluas lima hektare dan berencana membangun fasilitas pengolahan sampah terintegrasi.
Ia bahkan mengusulkan agar Terminal Tipe A yang tidak termanfaatkan dapat dialihfungsikan menjadi kawasan pengolahan sampah terpadu sekaligus dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy).
Rest Area Suramadu seluas 14 hektare, lanjutnya, juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Lukman, kawasan ini berpotensi menjadi destinasi wisata maupun pusat pengembangan ekonomi baru, termasuk mendukung pengembangan kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
“Untuk revitalisasi tiga fasilitas strategis tersebut akan segera kami lakukan dengan berkolaborasi berbagai pihak sehingga dapat termanfaatkan untuk percepatan pembangunan Bangkalan,” jelas Lukman yang juga politisi PDI Perjuangan.
Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar pembangunan di Bangkalan berjalan seiring dengan daerah lain, termasuk proyek prioritas dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 seperti Pelabuhan Bulupandan dan Islamic Centre.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan pihaknya mendukung penuh usulan Bupati Lukman.
“Prinsipnya kami mendukung agar kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan, khususnya air bersih, pengelolaan sampah dan pengembangan infrastruktur dapat segera terealisasi. Hal ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan skema terbaiknya,” terangnya.
