Jakarta,, Gesuri.id — Pimpinan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah agar menggunakan indikator gizi yang valid dalam mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai, sebuah program nasional dengan alokasi anggaran yang besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, apabila tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, maka instrumen pengukurannya pun harus merujuk pada indikator status gizi yang sah.
Indikator tersebut, kata Charles, meliputi tingkat penurunan stunting, wasting, underweight, anemia, maupun parameter kesehatan lain yang tercatat secara resmi melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ujar Charles kepada Kompas.com, Kamis (30/7/2026).
Charles menegaskan, seluruh tahapan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program MBG—wajib didasarkan pada data serta indikator yang tepat agar manfaatnya dapat diukur secara objektif.
Dalam kesempatan yang sama, Charles juga mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan bahwa lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menjelaskan secara terbuka metodologi dan indikator yang digunakan di balik kesimpulan tersebut.
"Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut, karena Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung," jelas Charles.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen khusus untuk mengukur status gizi, yaitu SKI dan SSGI, yang selama ini menjadi rujukan utama Kemenkes. Oleh sebab itu, kebijakan perbaikan gizi nasional semestinya berpedoman pada instrumen tersebut.
"Kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat. Kalau diagnosisnya keliru, maka terapinya juga berpotensi keliru. Tanpa itu, akan sulit memastikan apakah uang negara benar-benar menghasilkan perbaikan gizi masyarakat," pungkasnya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Pandangan Kementerian Kesehatan
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dukungannya terhadap program MBG karena dinilai krusial dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Menurutnya, penyelesaian masalah gizi akan berdampak besar pada perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
"Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah kesehatan. Jadi kalau program ini baik, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa selesai," ujar Budi dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Budi memaparkan, berdasarkan data Susenas 2024, sekitar 100 juta penduduk dari empat desil terbawah mengalami kekurangan gizi. Selain itu, prevalensi stunting di Tanah Air juga masih berada di kisaran angka sedikit di bawah 20 persen.
Kendati demikian, Kemenkes mengakui adanya sejumlah catatan dalam implementasi di lapangan. "Oleh karena itu, saya tekankan program ini sangat bagus di mata Menteri Kesehatan. Program Bapak Presiden ini sangat bagus, dan kita mengakui bersama Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) bahwa ada kekurangan dalam implementasinya," tutup Budi.
