Mataram, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama. Negara wajib memastikan seluruh pekerja, terutama pekerja rentan dan sektor informal, mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak.
Hal tersebut disampaikan Charles saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (8/7/2026).
Untuk mencapai target tersebut, Legislator dari Dapil Jakarta III ini menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, serikat pekerja, hingga akademisi.
"Optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini penting tidak hanya untuk memenuhi hak pekerja atas perlindungan sosial, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, menekan angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat," ujar Charles.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini diamanatkan secara jelas dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945.
Oleh karena itu, negara berkewajiban mengembangkan sistem yang mampu memitigasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi para pekerja.
Charles menambahkan, perluasan kepesertaan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri.
"Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang berjalan, serta merumuskan langkah strategis yang mampu memperluas cakupan perlindungan," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Charles juga memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTB yang menunjukkan tren positif berdasarkan data makro terbaru:
- Jumlah Penduduk Bekerja: Meningkat menjadi 3,14 juta orang berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Turun menjadi 2,99% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Kota Mataram sengaja dipilih sebagai lokasi kunjungan karena posisinya sebagai pusat pemerintahan dan urat nadi perekonomian NTB. Sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pendidikan di kota ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik di sektor formal maupun informal, sehingga dinilai mampu merepresentasikan karakteristik ketenagakerjaan kawasan Indonesia bagian tengah.
Di akhir arahannya, Charles memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Mataram. Pada tahun 2026, Pemkot Mataram dinilai berkomitmen nyata dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk melindungi sekitar 2.332 pekerja rentan—seperti nelayan, juru parkir, dan pelaku UMKM—ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
"Kebijakan Pemkot Mataram ini adalah best practice (praktik baik) yang patut dicontoh dan menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia dalam memperluas jaring pengaman sosial bagi warganya," pungkas Charles.
