Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Menteri maupun Wakil Menteri Perdagangan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang membahas persoalan koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Saya kecewa dimana menteri dan wakil menterinya. Terima kasih pimpin sebentar aja. Jadi, saya sebetulnya menunggu hari ini, khusus karena begitu penting,” kata Darmadi, dikutip Rabu (12/11).
Menurut Darmadi, masalah koordinasi antara Kemendag dan Kemenperin sudah lama menjadi kendala utama dalam penataan kebijakan industri nasional. Ia menilai hubungan kerja antarkementerian ini kerap tidak sinkron dan berdampak pada dunia usaha.
“Kita semua tahu koordinasi Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan itu selalu sulit, Pak. Dari zaman dulu, Ketua Pak Faisal, Ketua Komisi 6, yang kita tempatkan di sana, di Kementerian Perindustrian oleh Komisi 6,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Darmadi juga mengungkapkan bahwa dirinya rela menunda agenda pribadi demi menghadiri rapat penting tersebut, berharap dapat berdiskusi langsung dengan dua kementerian terkait.
“Bapak-Ibu sekalian, jadi saya sebetulnya kemarin mestinya nggak pulang di Surabaya. Jadi, saya paksain pulang hari ini ke sini untuk bisa mendapat kesempatan diskusi hari ini dengan terutama dua kementerian ini,” ujarnya.
Namun, ia menyayangkan rapat tersebut tidak berjalan efektif lantaran pihak Kemendag tidak hadir. Sementara dari Kemenperin dan sejumlah pelaku industri sudah menunjukkan komitmen untuk datang.
“Tentu hari ini saya sangat kecewa bahwa Kementerian Perdagangan maupun wakil menterinya tidak hadir. Dari Kementerian Perindustrian sudah hadir, kita apresiasi. Pak Faisal bisa hadir dari Tanantara juga. Saya lihat Tanantara dari MD-nya yang hadir hari ini,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa persoalan koordinasi lintas kementerian ini sangat memengaruhi kondisi industri nasional, terutama sektor konstruksi yang kini menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
“Tapi yang paling penting memang aktornya di sini, dua ini. Ini rusak, Pak, industri. Apalagi yang konstruksi kemarin, seperti yang dikatakan Pak Bukti Anang tadi, datang ke fraksi kami. Sudah banyak yang membangun. Ini harus diselesaikan,” ujarnya.
Darmadi menilai lemahnya koordinasi membuat kebijakan industri berjalan tidak efektif karena masing-masing kementerian saling melempar tanggung jawab.
“Ini salahnya siapa sebetulnya? Kita ke Kementerian Perdagangan, tuduhnya ke Kementerian Perindustrian, kita ngomong ke Kementerian Perindustrian, ngomongnya ke Kementerian Perdagangan. Jadi koordinasi ini menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia menambahkan, momentum rapat seharusnya menjadi ajang koordinasi penting untuk mencari solusi bersama, namun tidak dapat dimanfaatkan optimal karena absennya pihak Kemendag.
“Hari ini kesempatan ini sulit sekali sebetulnya. Kita bisa berkoordinasi, tetapi ternyata sia-sia juga hari ini. Kita ke depan ini ditunda setuju. Kita atur pulang, Bu Ketua, biar nanti kita bisa selesaikan. Ini masalah kebijakan,” pungkasnya.
