Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan keberhasilan program Kementerian Koperasi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi harus dibuktikan melalui dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan koperasi. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kami tentu mengapresiasi capaian apa pun yang bapak sampaikan. Sebetulnya ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap perkoperasian di Indonesia. Kami juga mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo yang memang sangat konsen terhadap perkembangan koperasi," ujar Darmadi, dikutip Sabtu (18/7/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti sejumlah capaian Kementerian Koperasi sepanjang 2025, di antaranya pelatihan bagi 143 ribu pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 26 ribu pengguna aktif Learning Management System (LMS) Talenta Koperasi, serta 247 ribu peserta program pemasyarakatan koperasi. Menurutnya, berbagai capaian tersebut harus diikuti indikator yang menunjukkan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi koperasi.
"Output-nya terlihat sangat besar. Tapi kami ingin tahu outcome-nya seperti apa. Apa hasil dari begitu banyak pelatihan sehingga anggaran bertambah Rp744 miliar menjadi Rp1,2 triliun? Dampak ekonominya apa? Sampai sekarang kami belum melihat itu," tegasnya.
Selain itu, Darmadi meminta Kementerian Koperasi segera menyusun model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci sumber pendapatan (revenue stream) serta strategi keberlanjutan koperasi agar tidak bergantung pada bantuan negara.
Ia mengingatkan bahwa koperasi akan menghadapi biaya operasional yang besar, mulai dari gaji pengelola hingga biaya operasional harian yang diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan.
"Yang kami minta adalah revenue stream yang diharapkan dari KD KMP. Ini penting karena berkaitan dengan sustainability. Bagaimana koperasi mendapatkan modal kerja dan menutup biaya operasional harus dihitung dari sekarang," ucapnya.
Darmadi juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan Kementerian Koperasi. Ia mencatat anggaran pengawasan pada 2025 meningkat lebih dari 100 persen dan meminta kementerian menjelaskan hasil konkret dari kenaikan anggaran tersebut.
"Kami ingin tahu hasil pengawasan Kementerian Koperasi itu terlihat di mana. Anggaran pengawasan naik 100,57 persen. Kami minta dijelaskan dampaknya agar jelas bagi kami," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Darmadi turut mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan sebagai pangkalan penyalur LPG 3 kilogram. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang memperkuat keberlanjutan usaha koperasi.
"Saya minta agar KD KMP dijadikan pangkalan gas LPG. Kami mendukung penuh supaya koperasi hidup sehingga revenue stream-nya terlihat. Kalau tidak, dari mana sumber pendapatannya?" pungkasnya.
