Surabaya, Gesuri.id – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong perluasan layanan transportasi publik Trans Jatim ke sejumlah wilayah yang belum terjangkau, termasuk Jember, Madiun, dan Kediri Raya.
Perluasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses transportasi sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat antardaerah.
Meski demikian, pengembangan trayek baru masih membutuhkan perencanaan serta dukungan anggaran yang memadai. Setiap trayek Trans Jatim diperkirakan memerlukan pembiayaan sekitar Rp20 miliar untuk mendukung operasional layanan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Dewanti mengungkapkan, studi kelayakan pengembangan Trans Jatim sebenarnya telah tersedia di seluruh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil). Namun, pelaksanaan pengembangan saat ini masih diprioritaskan pada kawasan dengan jumlah penduduk dan tingkat mobilitas tinggi, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
“Studi kelayakan untuk Trans Jatim sebenarnya sudah ada di seluruh Bakorwil. Namun, pelaksanaannya saat ini masih diprioritaskan pada wilayah dengan jumlah penduduk dan mobilitas tinggi, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,” ungkap Dewanti, Kamis (5/11/2026).
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur tersebut, perluasan jaringan transportasi publik perlu terus diupayakan agar masyarakat di berbagai daerah memiliki akses terhadap layanan angkutan umum yang terjangkau dan memadai.
Jember, Madiun, dan Kediri Raya menjadi sejumlah wilayah yang diusulkan untuk masuk dalam pengembangan trayek berikutnya. Namun, realisasinya perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
“Satu trayek itu istilahnya kira-kira membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar. Kami sudah meminta untuk bisa direalisasikan, mudah-mudahan bisa terlaksana,” jelasnya.
Dewanti menambahkan, DPRD Jawa Timur bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu melakukan kajian secara menyeluruh sebelum merealisasikan pembukaan trayek baru. Pertimbangan tersebut mencakup kebutuhan masyarakat, potensi jumlah penumpang, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Selain pengembangan transportasi melalui jalur darat, wacana pengoperasian layanan Trans Jatim melalui jalur laut juga menjadi salah satu gagasan yang dibahas. Meski demikian, Dewanti menilai setiap rencana pengembangan perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Dalam kesempatan yang sama, Dewanti turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.
Ia menyebutkan bahwa program tersebut telah berjalan sekitar dua hingga tiga minggu dengan progres pelaksanaan berkisar 20–30 persen.
“Progresnya sekarang baru sekitar 20 hingga 30 persen dari kemarin awal,” ujarnya.
Dewanti berharap kondisi cuaca mendukung sehingga seluruh program yang bersumber dari PAK maupun APBD Murni dapat diselesaikan sesuai jadwal pada Desember 2026.
Ia menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik, termasuk perluasan jaringan Trans Jatim, membutuhkan perencanaan yang matang, kepastian pembiayaan, serta koordinasi antarlembaga. Dengan langkah tersebut, pemerataan layanan transportasi di Jawa Timur diharapkan dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
