Bandung, Gesuri.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mengantisipasi potensi keterlambatan pembayaran proyek infrastruktur pada akhir 2026.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul batalnya rencana pinjaman Pemprov Jabar sebesar Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Tidak terealisasinya rencana pembiayaan itu dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan anggaran untuk membayar sejumlah proyek yang sedang berjalan, terutama pekerjaan yang telah memiliki kontrak.
Ono mengatakan, proyek yang sudah terikat kontrak tetap harus dilanjutkan. Namun, apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran, pemerintah daerah berpotensi menerapkan skema tunda bayar.
“Ya kalau misalnya ketidaktersediaan anggaran, pasti jatuhnya di tunda bayar,” ujar Ono, Kamis (5/11/2026).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Menurutnya, kemampuan keuangan daerah sangat bergantung pada realisasi pendapatan. Sementara itu, tunda bayar bukan skema yang dapat direncanakan sejak awal dalam penyusunan anggaran, melainkan berpotensi terjadi ketika penerimaan daerah tidak sesuai dengan target.
Karena itu, DPRD Jabar akan mencermati perkembangan penerimaan PAD, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Ono menilai, capaian penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan fiskal pemerintah provinsi dalam memenuhi kewajiban belanja, termasuk pembayaran proyek infrastruktur.
Ia berharap Pemprov Jabar dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut agar risiko keterlambatan pembayaran pekerjaan pada 2026 dapat ditekan.
“Nah makanya nanti kita pun lihat, nanti pun kita lihat misalnya pendapatan asli daerah misalnya, dari pajak kendaraan bermotor. Apakah terpenuhi 100 persen atau bahkan lebih atau misalnya berkurang seperti tahun yang lalu,” tuturnya.
Ono menambahkan, apabila penerimaan PKB kembali tidak mencapai target, tekanan terhadap kondisi keuangan daerah akan semakin besar. Dampaknya, pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan yang telah dilaksanakan berpotensi tertunda.
Selain mengoptimalkan PAD, Ono berharap pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan dana transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, pencairan dana tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal Jawa Barat dan membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembiayaan pembangunan.
“Kita berharap tambahan dana transfer daerah, mudah-mudahan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah ini tentunya juga kan menjadi hal yang positif untuk bisa menambah pendapatan Jawa Barat,” katanya.
Sebelumnya, Ono menjelaskan bahwa rencana pinjaman Rp3,4 triliun dari PT SMI sebagian besar diperuntukkan bagi proyek yang telah memiliki kontrak, tetapi belum memperoleh dukungan pembiayaan.
Dana tersebut direncanakan dialokasikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Rinciannya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) sebesar Rp300 miliar, Dinas Pendidikan Rp60 miliar, Dinas Kesehatan Rp3 miliar, Dinas Perhubungan Rp400 miliar, Dinas Sumber Daya Air Rp7,7 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp23 miliar, Dinas Sosial Rp1,1 miliar, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Rp1,4 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Rp15 miliar, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp14 miliar.
Dari total rencana pinjaman tersebut, sekitar Rp2,56 triliun dialokasikan untuk membiayai proyek yang telah berkontrak. Sementara itu, sekitar Rp835 miliar diperuntukkan bagi pekerjaan yang belum berkontrak.
“Yang tadi yang saya sebutkan, yang belum berkontrak, itu Rp835 miliar. Jadi totalnya Rp3,4 triliun,” kata Ono.
Ia menegaskan, rencana penggunaan dana pinjaman tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di sektor pekerjaan umum, misalnya, anggaran direncanakan untuk pembangunan jalan dan jembatan provinsi, termasuk kemungkinan membantu pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Di bidang pendidikan, pembiayaan diarahkan untuk pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta rehabilitasi ruang kelas. Adapun sektor kesehatan direncanakan memperoleh dukungan untuk pengembangan sejumlah rumah sakit, antara lain Rumah Sakit Welas Asih, Jampang Kulon, dan Pameungpeuk.
Ono menyebut kebutuhan pembangunan infrastruktur juga dirasakan pemerintah kabupaten dan kota yang menghadapi tekanan pendapatan daerah. Karena itu, dukungan provinsi dinilai penting agar pembangunan fasilitas publik tetap berjalan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak menampik adanya kemungkinan tunda bayar setelah rencana pinjaman Rp3,4 triliun dari PT SMI tidak dilanjutkan.
Dedi mengatakan, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan tetap mempertahankan belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga akan meninjau kembali sejumlah belanja yang dinilai belum mendesak untuk dijadwalkan ulang pada 2027.
Ia menegaskan, tidak terealisasinya pinjaman tersebut bukan berarti agenda pembangunan infrastruktur dihentikan. Menurutnya, sejak awal pinjaman dari PT SMI bukan satu-satunya pilihan pembiayaan yang dipertimbangkan pemerintah provinsi.
“Ya, sebenarnya kan bukan hanya persoalan SMI tidak setuju, kita juga kan tidak begitu berfokus gitu kan. Maksud saya, kan berulang-ulang, belum tentu pinjam. Kan saya menyampaikan belum tentu pinjam kok, gitu loh. Dan sekarang ya kita tidak pinjam,” ujar Dedi di Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Dedi memastikan belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Adapun pengeluaran yang dianggap belum mendesak akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Karena tidak pinjam, maka kita mengoptimalkan anggaran yang ada tanpa mengurangi belanja. Belanja yang langsung untuk kebutuhan rakyat, hari ini kita laksanakan 100 persen,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang sedang berjalan tidak akan digeser ke tahun berikutnya. Penyesuaian anggaran, kata Dedi, akan dilakukan terhadap belanja lain yang dinilai belum mendesak.
“Enggak, infrastruktur enggak digeser. Tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang menurut kami itu tidak urgen, itu digeser tahun depan,” tegasnya.
Meski demikian, Dedi mengakui kemungkinan terjadinya tunda bayar atas sejumlah pekerjaan. Menurutnya, pembayaran yang belum dapat diselesaikan pada 2026 bisa dilanjutkan pada tahun anggaran 2027. Ia menilai pilihan tersebut perlu dipertimbangkan dibandingkan mengambil pinjaman yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Ya, mungkin terjadi tunda bayar, kan enggak ada masalah. Tunda bayar itu cermin bahwa pemerintah serius membelanjakan uangnya untuk kepentingan pembangunan,” kata Dedi.
“Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?,” tambahnya.
Terkait kondisi pendapatan daerah, Dedi menjelaskan bahwa tekanan terhadap ruang fiskal Jawa Barat tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya penerimaan daerah. Ia menyebut penundaan penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat turut memengaruhi ketersediaan anggaran.
“Sebenarnya kan bukan karena faktor pendapatan yang tidak meningkat kan. Faktornya kan karena dana DBH-nya ditunda pembayarannya. Ya, nanti mungkin suatu saat akan diberikan,” tuturnya.
Dedi berharap pemerintah pusat segera menyalurkan DBH yang tertunda agar kapasitas anggaran Pemprov Jabar kembali meningkat. Ia juga berharap dukungan anggaran pada 2027 dapat lebih baik sehingga program pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Ya, mudah-mudahan tahun depan ya, segera sehingga kita anggaran kita bisa naik lagi,” pungkasnya.
