Cirebon, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Nanggela, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Senin (13/7).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara merata.
Dalam agenda tersebut, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini berdialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat dan jajaran pemerintah desa.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Nanggela, Maman; Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon; Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak; komunitas penyandang disabilitas; serta warga setempat yang antusias menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik dan pembangunan desa.
"Fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas mengevaluasi jalannya pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah," ujar Diah.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu), Diah menekankan pentingnya pelayanan publik yang adil dan ramah bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Ia mendesak pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak-hak mereka.
"Pemerintah wajib memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas di setiap lini pelayanan publik. Aksesibilitas itu bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan layanan layak tanpa diskriminasi," tegasnya.
Diah juga menyoroti urgensi peningkatan akses sarana, prasarana, serta penyediaan alat bantu. Menurutnya, dukungan konkret tersebut akan mendongkrak kualitas hidup sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
Selain isu inklusivitas, Diah menerima banyak masukan mengenai kebutuhan infrastruktur di Desa Nanggela. Warga sangat berharap ada perbaikan pada Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan lingkungan (jaling) yang saat ini kondisinya dinilai menghambat aktivitas harian.
Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Desa Nanggela sangat bergantung pada kelayakan jalan-jalan tersebut.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Pembangunan infrastruktur dasar seperti JUT dan jalan lingkungan harus dikawal bersama. Jalan yang mantap akan memperlancar mobilitas warga, menggenjot produktivitas pertanian, dan otomatis meningkatkan kesejahteraan desa," tambahnya.
Diah memastikan bahwa seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan dibawa ke forum DPRD Jawa Barat. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi strategis untuk diperjuangkan, baik melalui kewenangan pemerintah provinsi maupun lewat koordinasi erat dengan pemerintah kabupaten.
Melalui pengawasan langsung ini, ia berharap sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin solid. Dengan begitu, roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas.
