Bandung, Gesuri.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Diah Fitri Maryani memberikan perhatian khusus pada pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Setiap kebijakan yang dirumuskan harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui berbagai tahapan perencanaan di tingkat daerah,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Diah juga menyatakan dukungannya terhadap paparan Gubernur Jawa Barat mengenai penguatan konektivitas infrastruktur dan penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Menurutnya, aksesibilitas yang baik adalah kunci penggerak ekonomi warga.
"Peningkatan konektivitas antarwilayah akan berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat. Saya sangat setuju dengan fokus Gubernur terkait PJU, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan meningkatkan keamanan warga," tambahnya.
Satu poin yang mendapat apresiasi tinggi dari Diah adalah langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalin kerja sama dengan rumah sakit di berbagai daerah. Program ini ditujukan untuk membantu pasien yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sudah tidak aktif atau tidak berlaku.
Melalui skema pembiayaan yang ditanggung oleh kas daerah, pasien tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala status administratif.
“Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial. Pasien tetap memperoleh layanan yang layak tanpa harus dipusingkan soal tunggakan BPJS,” jelas Diah.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Diah berharap seluruh program yang dirancang dalam Musrenbang ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah syarat mutlak demi mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
