Ikuti Kami

Diah Lakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian 

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD dalam memastikan implementasi program kewirausahaan berjalan efektif & tepat sasaran.

Diah Lakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian 
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian bersama komunitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. 

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jabar dalam memastikan implementasi program kewirausahaan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pengawasan ini dilakukan guna memperoleh gambaran nyata terkait pelaksanaan program-program strategis kewirausahaan yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan

Diah menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana dampak program pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta sektor ekonomi kreatif di lapangan.

“Kami ingin mendengar langsung dari para pelaku UMKM dan penggiat ekonomi kreatif mengenai apa saja yang sudah mereka terima dari program pemerintah, sejauh mana manfaatnya, dan juga apa saja kendala yang masih dihadapi. Dari situ kami bisa mendapatkan data dan masukan yang lebih akurat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujar Diah.

Dalam diskusi bersama para pelaku usaha, penggiat Ekonomi Kreatif, UMKM Muda dan Perempuan, serta wirausaha jasa bidang salon, muncul sejumlah aspirasi penting yang menjadi perhatian. Di antaranya adalah permintaan akses yang lebih mudah untuk memperoleh sertifikasi halal, yang dianggap sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk, terutama di pasar nasional maupun internasional.

Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak

Para pelaku UMKM juga berharap agar kuota sertifikasi halal dapat ditambah, mengingat tingginya permintaan namun terbatasnya alokasi kuota yang tersedia saat ini.

Tak hanya itu, para peserta juga menyoroti perlunya kemudahan dalam mengakses sertifikasi dari BPOM, terutama bagi pelaku usaha makanan dan minuman olahan. Sertifikasi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan utama yang menghambat produk UMKM masuk ke pasar yang lebih luas, seperti ritel modern dan platform ekspor.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, pengawasan bukan hanya tugas administratif, namun juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan tercipta ekosistem kewirausahaan yang semakin kuat, berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Quote