Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten Purworejo bergerak cepat menyikapi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari APBN akibat proses pemutakhiran data secara nasional.
Secara nasional, tercatat sekitar 11 juta peserta BPJS PBI JK dinonaktifkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.441 warga Kabupaten Purworejo turut terdampak kebijakan tersebut.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengambil langkah cepat dengan mengalihkan pembiayaan kepesertaan BPJS PBI JK yang terdampak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo.
"Kami pastikan warga Purworejo yang membutuhkan layanan kesehatan tetap bisa berobat dan terlayani secara gratis. Jangan panik, pemerintah hadir dan bertanggung jawab,” tegas Dion Agasi Setiabudi melalui akun resmi Instagram miliknya, pada Rabu (11/2/2026).
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Selain itu, langkah tersebut bertujuan memastikan tidak ada warga kurang mampu yang kesulitan mengakses layanan medis akibat kendala administratif.
Bagi masyarakat Purworejo yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS PBI JK dan membutuhkan pelayanan kesehatan, Pemkab Purworejo mengimbau agar segera melapor ke puskesmas terdekat.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Masyarakat juga dapat menyampaikan aduan atau memperoleh informasi lebih lanjut melalui layanan WhatsApp di nomor 0851-9918-7324.
Pemerintah Kabupaten Purworejo turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan proaktif melakukan pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Dengan langkah ini, diharapkan seluruh warga Kabupaten Purworejo tetap memperoleh jaminan layanan kesehatan tanpa hambatan, meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan secara nasional.
