Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan bukan jadi persoalan.
"Tentang posisi di dalam maupun di luar pemerintahan, itu PDI Perjuangan sudah pernah mengalami. Dan posisi ini sama-sama mulianya. Sama-sama baiknya," kata Djarot Saiful Hidayat, ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Keputusan PDI Perjuangan terkait posisi di pemerintahan nantinya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei.
Menurut dia, keputusan soal apakah PDI Perjuangan bakal berada di luar atau dalam pemerintahan merupakan bagian kebijakan strategis kepartaian.
"Oleh karena itu, keputusan strategis, dengan nanti akan dibicarakan di dalam Rakernas," ucap anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diberikan wewenang untuk memutuskan sikap politik partai dalam Rakernas mendatang.
Megawati akan mengumpulkan aspirasi kader dari bawah sebelum memutuskan langkah politik PDI Perjuangan.
"Ditunggu saja (keputusannya)," kata dia.
Baca: Civitas Ganjar Paparkan Kinerja Ganjar Pranowo Di Jawa Tengah
PDI Perjuangan beberapa kali mengutarakan bahwa sikap dan posisi partai terhadap pemerintahan ke depan bakal ditentukan dalam momentum Kongres partai, tahun depan.
Politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, partainya hingga kini belum memutuskan sikap apa yang diambil terhadap pemerintahan ke depan.
"Soal posisi di dalam atau di luar pemerintahan, PDI Perjuangan mengenal mekanisme Kongres dalam menentukan sikap-sikap strategis Partai," kata Seno kepada Kompas.com, Jumat (12/4/2024).
