Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menjelaskan DPR RI akan mengundang pemerintsh untukmembahas keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Menurutnya, meskipun membuka ruang untuk kenaikan iuran, keputusan harus diambil untuk memastikan layanan tetap berkelanjutan.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Kami sedang menjadwalkan pembahasan keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), harusnya hari ini tapi mungkin ditunda,” ungkap Edy saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/8).
Edy menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan, antara lain rasio klaim yang telah mencapai 110% dan inflasi kesehatan yang terus meningkat. Evaluasi iuran yang seharusnya dilakukan setiap dua tahun juga belum pernah ditinjau kembali sejak empat tahun terakhir.
Kondisi tersebut menyebabkan net aset BPJS terus menurun dan diperkirakan hanya tersisa Rp 10 triliun pada 2025, yang berpotensi membahayakan keberlanjutan program JKN.
Baca: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie
“Kita hormati prosesnya, nanti DJSN pasti akan sampaikan ke Komisi IX, Menkes dan Dirut. Nah disitulah kita akan cari solusi terbaik soal iuran (BPJS Kesehatan),” kata Edy.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa iuran BPJS bakal naik pada 2026. Langkah penyesuaian tarif iuran ini untuk memastikan keberlanjutan program JKN.
“Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
