Makassar, Gesuri.i ld — Komisi VII DPR RI mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengoptimalkan potensi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai gerbang utama sekaligus penggerak ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi VII DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa Sulsel memiliki posisi geopolitik dan ekonomi yang sangat strategis. Namun, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan akselerasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas, seperti jalan tol serta jaringan kereta api.
"Kita tahu Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat luar biasa sebagai hub dan penggerak ekonomi Indonesia Timur. Oleh karena itu, kunker ini bertujuan melihat perkembangan pembangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah," ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut kepada Parlementaria.
Senada dengan Evita, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi kunci utama untuk memangkas biaya logistik dan menekan ketimpangan harga di daerah.
"Konektivitas jalan sangat menentukan. Jika akses terbatas, biaya distribusi mahal dan harga barang ikut melonjak. Karena itu, perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama kami, disamping pembangunan irigasi," tutur Andi Sudirman.
Selain konektivitas antarreget, sektor pariwisata turut menjadi sorotan. Evita mencontohkan destinasi populer seperti Pantai Bira di Bulukumba yang memiliki daya tarik tinggi, namun masih terkendala aksesibilitas perjalanan.
Menurutnya, pengembangan pariwisata Sulsel butuh pendekatan komprehensif—mulai dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), edukasi kesadaran wisata sejak dini, hingga promosi yang masif. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan sinergi dengan media nasional seperti TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA untuk mempublikasikan potensi wisata serta produk unggulan lokal.
Di sisi lain, Komisi VII DPR juga menyoroti pentingnya sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri daerah untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk. Pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik berbasis potensi lokal turut menjadi perhatian agenda kunker tersebut.
Evita menegaskan, seluruh aspirasi, tantangan, dan permasalahan yang disampaikan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota di Sulsel akan dibawa ke Jakarta sebagai bahan evaluasi bersama kementerian dan lembaga mitra kerja terkait.
"Kami tidak hanya ingin mendengar success story, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengidentifikasi persoalan di lapangan agar bisa kita cari solusinya bersama pemerintah pusat," pungkas Evita.
