Wates, Gesuri.id – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo yang tidak mengelola secara mandiri Gedung Eks Mandala Theatre Wates menuai sorotan.
Anggota DPRD DIY, Fajar Gegana, menyampaikan rasa kecewanya atas langkah pemkab tersebut.
Gedung bioskop legendaris yang berada di jantung Kota Wates itu kini dipastikan akan direvitalisasi di bawah kendali Puro Pakualaman.
Meski menyesalkan kelalaian pemkab dalam menangkap peluang, Fajar menegaskan tetap mendukung penuh rencana revitalisasi yang digagas oleh Puro Pakualaman. Ia menilai, kebangkitan kembali gedung bekas bioskop Mandala tersebut akan memberikan warna baru bagi wajah ibu kota kabupaten.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Saya pribadi mendukung kabar baik ini. Gedung itu memang sudah lama perlu difungsikan agar lebih bermanfaat, bukan sekadar menjadi gudang aset," ujar Fajar, Jumat (10/7).
Politisi PDI Perjuangan ini kemudian mengenang masa kejayaan Bioskop Mandala yang sempat menjadi primadona hiburan warga Kulonprogo. Setelah resmi ditutup, gedung tersebut sempat dialihfungsikan menjadi tempat penyewaan lapangan futsal dan biliard, sebelum akhirnya telantar dan hanya dijadikan gudang oleh pemkab.
Fajar mengungkapkan, saat menjabat di eksekutif, ia pernah mempertanyakan peluang pemanfaatan gedung tersebut untuk sektor bisnis. Namun, langkah itu selalu terbentur status kepemilikan yang rumit: tanah merupakan milik Puro Pakualaman (Paku Alaman Ground), sedangkan bangunan di atasnya merupakan aset Pemkab Kulonprogo.
Sebagai wakil rakyat di DPRD DIY, Fajar sebenarnya juga telah mengusulkan agar eks Bioskop Mandala disulap menjadi pusat pendidikan perfilman dan sinematografi.
Lokasinya yang sangat strategis di dekat Pasar Wates dinilai ideal untuk studio sekolah film, ruang pelatihan, hingga bioskop alternatif bagi karya lokal.
"Namun, gagasan itu tidak pernah direspons positif oleh pemkab, dan gedung tetap dibiarkan menjadi gudang," sesalnya.
Kini, kepastian revitalisasi justru datang langsung dari pihak Puro Pakualaman yang menggandeng mitra investor. Mekanismenya, bangunan gedung akan dihibahkan untuk kemudian dikelola oleh pihak ketiga. Perubahan peta pengelolaan ini mendatangkan perasaan dilematis bagi Fajar.
"Kalau saja pemkab mengelola sendiri melalui BUMD, tentu bisa menjadi wahana pendidikan perfilman yang inklusif untuk masyarakat Kulonprogo. Tapi apa daya, sekarang pihak Puro Pakualaman yang bergerak mengambil alih bersama investor," tuturnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Fajar menambahkan, jika sejak awal pemkab responsif dan mengelola gedung ini secara mandiri, momentumnya sangat tepat dengan regulasi daerah yang sedang digodok.
Proyeksi pusat perfilman tersebut dinilai sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DIY tentang Pengelolaan Perfilman yang tengah dibahas di legislatif.
"Jika dikelola pemkab, proyek ini akan langsung nyambung dengan raperda perfilman DIY yang segera disahkan," imbuh Fajar.
Kendati demikian, Fajar menekankan bahwa kepentingan kemajuan Kota Wates harus tetap diprioritaskan. Ia berharap, lewat tangan Puro Pakualaman dan investor, eks Mandala Theatre Wates dapat bertransformasi menjadi pusat kegiatan budaya dan sinema yang mampu menghidupkan kembali denyut industri kreatif di Kulonprogo.
