Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap proyek pengadaan gembok untuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang nilainya mencapai sekitar Rp1 juta per unit.
Langkah ini dinilai penting guna meredam kesimpangsiuran informasi di ruang publik sekaligus memastikan akuntabilitas anggaran negara.
Menurut Andreas, proses audit formal diperlukan untuk memverifikasi secara objektif kesesuaian antara harga beli pemerintah dan spesifikasi teknis barang yang diadakan. Ia menekankan bahwa transparansi dalam rantai pasok perlengkapan fasilitas negara harus tetap dijaga demi menghindari potensi pemborosan anggaran.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Diaudit saja, supaya kita tahu persis kesesuaian antara harga dan spesifikasi khusus gembok untuk lapas dan rumah tahanan tersebut," ujar Andreas saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (5/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa penguatan aspek keamanan di lapas dan rutan saat ini menjadi fokus utama dalam agenda kerja Panitia Kerja (Panja) Lapas Komisi XIII DPR RI. Oleh karena itu, pengadaan sarana dan prasarana penunjang tidak boleh luput dari pengawasan ketat legislatif.
Kendati mendorong audit, Andreas menilai publik tidak bisa begitu saja menyamakan kualitas pengadaan perangkat pengamanan institusi negara berisiko tinggi dengan produk komersial massal yang beredar bebas di pasaran. Setiap komoditas perlengkapan dinilai memiliki segmentasi harga dan ketahanan yang berbeda.
"Gembok kandang ayam dengan gembok lapas atau rutan itu pasti jauh berbeda. Karena itulah instrumen audit diperlukan, agar ada penjelasan rasional dan transparan mengenai korelasi harga dan spesifikasinya," kata legislator tersebut menambahkan.
Ia menegaskan, klaim sepihak dari pihak eksekutif tidak serta-merta menggugurkan urgensi peninjauan ulang oleh lembaga berwenang. Andreas menyarankan pelibatan institusi pengawas seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan badan pemeriksa keuangan dalam meneliti proyek ini untuk menyudahi kegaduhan.
Merespons gelombang sorotan tersebut, Juru Bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti, memberikan klarifikasi bahwa gembok yang diadakan bukan merupakan barang kebutuhan umum. Perangkat pengunci tersebut dirancang dengan spesifikasi tingkat tinggi (high security) guna mendukung ekosistem keamanan rutan dan lapas.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Spesifikasinya dirancang khusus untuk mendukung sistem pengamanan di lapas dan rutan, sehingga wajib memenuhi standar teknis kepemasyarakatan yang ketat," urai Rika di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Rika memaparkan bahwa basis pelaksanaan proyek ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan. Berdasarkan beleid tersebut, gembok lapas wajib terbuat dari logam berkekuatan tinggi, memiliki fitur anti-karat, tahan terhadap upaya perusakan fisik, serta dilengkapi sistem anak kunci khusus yang sangat sulit diduplikasi.
Selain itu, seluruh produk dipastikan telah melewati pengujian beban dan evaluasi kelaikan fisik sebelum didistribusikan. Menutup keterangannya, Rika mengklaim pengadaan untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025 telah bersih dari praktik penunjukan langsung karena menggunakan sistem belanja elektronik (e-purchasing) melalui e-katalog LKPP, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
