Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil).mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mengizinkan mudik Lebaran bagi warga yang sudah divaksin booster COVID-19.
Selain menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang sudah 2 tahun tak mudik karena pandemi, ia menilai kebijakan ini juga akan memicu peningkatan cakupan booster di Indonesia.
"Kebijakan ini melegakan warga Indonesia, karena kita sudah dua tahun tidak mudik. Jadi, dengan perkembangan COVID sekarang ini yang cukup bisa ditangani, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kegiatan keagamaan dan mudik," kata Gus Nabil di Jakarta, Kamis (24/3).
Baca: Syarat Mudik Lebaran, Rahmad Tekankan Hal Ini
"Mereka yang mudik disyaratkan sudah vaksin booster. Tentu, kebijakan ini seiring dengan target pemerintah untuk meningkatkan jumlah warga yang vaksin booster, sehingga bisa lebih kebal terhadap virus COVID," imbuh dia.
Lebih lanjut, Gus Nabil menyebut pemerintah sudah memiliki anggaran sehingga warga bisa mendapat vaksinasi secara gratis. Sehingga ia mewanti-wanti agar kebijakan ini bisa dieksekusi dengan baik.
Ia pun mengusulkan pemerintah menyediakan platform khusus bagi masyarakat yang ingin mendapat booster agar bisa mudik Lebaran.
"Kami dari Komisi IX DPR sejak awal memperjuangkan agar vaksin booster ini bisa gratis, dari rencana sebelumnya ada tarif khusus. Nah, pemerintah sudah ada anggaran terkait ini, dan seharusnya di tingkat eksekusi harus dikawal ketat dan disiapkan secara detail, khususnya dari kota-kota besar di Indonesia," ujar Gus Nabil.
"Mekanismenya, misalnya, mereka yang akan mudik bisa mendaftar terlebih dahulu lewat platform yang disediakan, dan selanjutnya dari data yang ada bisa ditindaklanjuti untuk pengadaan vaksin booster beberapa waktu mendatang," tambahnya.
Baca: Larangan Mudik, Puan Minta Pemerintah Konsisten dan Adil
Di sisi lain, Gus Nabil juga menanggapi kebijakan peniadaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba ke Indonesia. Menurut dia, kebijakan ini sudah tepat, namun ia mengimbau pemerintah lebih ketat dalam mengawasi hasil tes COVID-19 para PPLN.
"Tapi memang harus ada pemeriksaan ketat di bandara, khususnya terkait suhu badan dan tanda-tanda orang terkena COVID-19 atau mekanisme protokol kesehatan lainnya," tuturnya.
"Jangan sampai, ini malah menjadikan Indonesia sebagai simpul persebaran virus tanpa ada monitoring. Jadi, tetap perlu ada protokol kesehatan yang jelas, tegas, dan mudah diakses oleh siapa pun, baik warga Indonesia dari luar negeri maupun non-WNI," pungkas dia.
