Jakarta, Gesuri.id - Komisi XI DPR RI mencecar calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destri Damayanti, terkait komitmen serta independensi arah kebijakan moneter jika terpilih memimpin bank sentral tersebut.
Pertanyaan tajam tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Gubernur BI di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (26/8).
Harris menyoroti rekam jejak Destri yang telah menduduki posisi Deputi Gubernur Senior BI selama tujuh tahun. Menurutnya, seluruh kebijakan moneter yang diambil pimpinan terdahulu merupakan keputusan kolektif-kolegial yang juga menjadi tanggung jawab Destri.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Jika diberi amanah menjadi Gubernur Bank Indonesia, bagaimana kami bisa yakin bahwa yang kami pilih adalah seorang Destri Damayanti, bukan 'Perry Warjiyo Jilid Kedua'?" tegas Harris dalam persidangan.
Ia meminta Destri merinci secara eksplisit tiga kebijakan era kepemimpinan sebelumnya yang dinilai berhasil dan layak dilanjutkan, serta tiga kebijakan yang dianggap gagal atau kurang efektif untuk diubah.
Harris bahkan menantang Destri mengungkap satu keputusan Dewan Gubernur di masa lalu yang ingin diubah seandainya waktu dapat diputar kembali.
Selain independensi kepemimpinan, Komisi XI mencermati sejumlah isu strategis terkait stabilitas moneter dan perekonomian nasional:
1. Efektivitas Intervensi Rupiah: Harris menanyakan efektivitas langkah triple intervention BI dalam menahan laju pelemahan nilai tukar. Destri dimintai ketegasan mengenai batas psikologis nilai tukar Rupiah yang ideal dibiarkan pada mekanisme pasar tanpa perlu intervensi mahal dari bank sentral.
2. Realisasi Target Inflasi: DPR mempertanyakan porsi kontribusi nyata kebijakan moneter BI dalam menjaga inflasi di kisaran 2,5\% \pm 1\%, dibandingkan dengan pengaruh administered prices serta harga pangan yang dikendalikan pemerintah.
Harris menantang kesiapan BI menjaga target inflasi tersebut jika pemerintah menyesuaikan harga energi pada tahun depan.
3. Dinamika KSSK dan Kebijakan Fiskal-Moneter: Terkait integrasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Harris mempertanyakan potensi perbedaan pandangan antara BI dan Kementerian Keuangan, termasuk evaluasi penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp400 triliun dari BI ke Himbara.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
4. Ketimpangan Penyaluran Kredit: Kebijakan makroprudensial seperti Insentif Likuiditas Sekunder (KLM) turut dikritik. Harris menilai kelonggaran tersebut lebih banyak dinikmati korporasi besar—yang mencatatkan pertumbuhan kredit hingga 18%—dibandingkan sektor UMKM yang hanya tumbuh 0,6% dari total pertumbuhan kredit nasional sebesar 11,9%.
5. Dilema Target Pertumbuhan Ekonomi 8%: Harris mempertanyakan sikap BI jika pemerintah mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% melalui pelonggaran moneter agresif yang berisiko memicu inflasi dan menekan nilai tukar.
Harris meminta Destri menyampaikan visi kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan.
"Terdapat dua hal kunci: publik ingin tahu legacy apa yang ingin Ibu tinggalkan sebagai Gubernur Bank Indonesia, dan sebaliknya, risiko terbesar apa yang paling Ibu khawatirkan dalam lima tahun mendatang," pungkas Harris.
