Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menegaskan langkah menekan rokok ilegal jauh lebih strategis untuk meningkatkan penerimaan negara ketimbang terus menaikkan cukai yang justru membebani industri legal.
"Kalau pemberantasan rokok ilegal bisa dijalankan maksimal, potensi penerimaan negara bisa naik drastis tanpa perlu menaikkan tarif lagi. Ini harus jadi fokus utama," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/9).
Menurutnya, bahkan kenaikan sebesar 10% saja sudah sangat memberatkan.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
“Sehingga kalau dinaikkan 10% berarti dari Rp1.760 (harga rokok per batang plus cukai) menjadi Rp840 tambahannya, enggak ada lagi ruang bagi perusahaan-perusahaan untuk sekedar menutup biaya produksinya,” jelasnya.
Harris menegaskan bahwa Komisi XI berharap pemerintah menahan kenaikan tarif CHT, dan lebih fokus pada pemberantasan rokok ilegal.
“Caranya bagaimana? Yang jelas seperti teman-teman katakan pemberantasan rokok ilegal, kalau ini bisa diberantas pasti kenaikannya (penerimaan cukai) luar biasa pak,” imbuhnya.
Senada, Pimpinan Daerah FSP RTMM Jawa Timur, Purnomo, menekankan pentingnya moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun ke depan. Ia menyebut stabilitas industri dan perlindungan terhadap jutaan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Moratorium bukan berarti melonggarkan industri, tapi memberi kepastian bagi para pekerja. Kalau rokok ilegal tidak diberantas, justru mereka yang di sektor formal ini yang jadi korban," ujarnya.
Purnomo menyambut baik keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan pajak tahun depan dan berharap hal serupa diberlakukan untuk cukai. Ia juga mengingatkan bahwa jutaan keluarga bergantung pada industri tembakau, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa beban tarif cukai saat ini sudah sangat tinggi. Dengan rata-rata mencapai 57%, struktur tarif ini dinilai sudah melebihi batas wajar dan berdampak pada menurunnya kinerja industri.
"Cukainya sudah 57%. Itu tinggi sekali. Banyak banget. Harus dievaluasi agar tidak mematikan ekosistem industrinya," kata Purbaya saat menjawab pertanyaan anggota DPR.
Purbaya juga menegaskan bahwa dukungan fiskal harus tetap berprinsip pada kehati-hatian, namun tidak boleh mengabaikan fakta di lapangan, terutama ancaman dari rokok ilegal yang terus meningkat.
