Jakarta, Gesuri.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah untuk dapat hadir menunjuk surveyor resmi dan profesional dalam rangka penentuan kadar nikel.
"Penentuan kadar seringkali menjadi sumber perdebatan, diharapkan Pemerintah dapat hadir dengan menentukan surveyor resmi dan profesional agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan benar," ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming dalam diskusi Prospek Industri Nikel Dalam Negeri, di Jakarta, Jumat (28/2).
Baca: HIPMI Minta Pemerintah Tetapkan Harga Nikel
Ia menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan penggunaan dua surveyor, baik surveyor yang digunakan oleh penambang dan surveyor yang digunakan oleh pemilik smelter.
"Kita harapkan adalah adanya surveyor dua arah, dari pemilik smelter dan dari penambang. Hal itu dikarenakan akan berdampak pada kualitas barang," katanya.
Ia menambahkan peran surveyor penting bagi pengusaha nikel untuk menciptakan rasa adil dalam perdagangan nikel.
"Karena kalau kurang 0,1 persen saja, kita terkena penalti, surveyor itu yang menentukan kita di pinalti atau tidak, bagaimana fair atau adil kalau surveyor dari pemilik smelter saja," kata Mardani.
Baca: PDI Perjuangan Kalsel Siap Munculkan Tokoh Muda
Dalam kesempatan itu, Mardani mengharapkan pemerintah memberikan dukungan kemudahan berusaha penambangan dan pembiayaan.
"Hipmi berharap pemerintah mempermudah regulasi ijin smelter dan pemberian kemudahan dukungan pembiayaan perbankan kepada pengusaha dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumahmah di negeri sendiri.
