Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Banjar dan Kab. Kuningan), Hj. Ida Nurlaela Wiradinata turun langsung memeriksa kesiapan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Pangandaran.
"Saya Hj. Ida Nurlaela Wiradinata sebagai Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Banjar dan Kab. Kuningan) mengisi reses diantaranya dengan bersilaturahmi dan berdialog dengan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Se-Pangandaran, bertempat di Kantor Desa Cisarua, Kecamatan Langkaplancar," ujarnya dikutip Jumat (9/1).

Ida meminta semua pengurus siap dengan model bisnis KDMP berbasis data presisi setiap Desa.
Hal itu, lanjutnya, karena pihaknya perlu melihat pelaksanaannya disini, kesiapan model bisnisnya dan memotivasi para pengurus juga perangkat desa.
"Itu untuk membangun suport sistem yang baik demi terlaksananya program ini," ungkapnya.
Menurut Ida, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog para Ketua KDMP, menyampaikan aspirasinya atas beberapa hal yang dinilai belum jelas dalam pelaksanaan program Komdes Merah Putih.
"Saya berharap Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, petugas pendamping bisa terus melakukan sosialisasi," tandasnya.
Ida menjelaskan tujuan Komdes Merah Putih sangat baik, KDMP merupakan alat negara untuk intervensi distribusi bahan kebutuhan yang selama ini disubsidi negara, seperti beras, pupuk, gas elpiji, yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.
Koperasi ini merupakan wadah peningkatan ekonomi, semoga bisa terlaksana dengan baik dan kami dari Komisi VI akan memberikan dukungan agar program ini berdampak pada kesejahteraan rakyat, khususnya di Dapil Jawa Barat X.
"Saya melihat proyek KDMP yang masih dalam tahap pembangunan, dan mendorong agar ada papan RAB yang dipasang di titik pendirian bangunan," ujarnya.
Menurut Ida, keterbukaan dalam penggunaan uang negara adalah keharusan, dan semua yang dirikan atas uang negara akan menjadi objek audit BPK.
Ia mencatat dari 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, saat ini sebanyak 56 desa sudah mulai melakukan pembangunan infrastruktur.

















































































