Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Irine Roba, menegaskan bahwa banjir besar yang melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk segera membenahi sistem mitigasi bencana, drainase, dan tata ruang di Pulau Dewata.
"Kehilangan nyawa dan kerugian miliaran rupiah bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi juga akibat tata kelola pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan," kata Irine usai agenda rapat kerja Komisi V bersama Kementerian PU, Kamis (11/9/2025).
Irine meminta Kementerian PU berkoordinasi dengan kementerian lain, termasuk melakukan audit tata ruang dan memperkuat infrastruktur hijau agar peristiwa banjir tidak kembali terjadi.
Diingatkannya, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan pembangunan.
"Banjir ini pengingat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan biarkan Bali, etalase dunia, tenggelam karena kelalaian dalam menjaga alam dan tata ruang," tegasnya.
Lebih jauh, Irine menekankan bahwa program utama pemerintah harus mengedepankan kepentingan daya beli masyarakat.
"Idealnya, sambung Irine, program utama Pemerintah adalah mengedepankan kepentingan daya beli masyarakat. Sebab, saat konsumsi atau daya beli meningkat, investasi akan ikut bergerak satu triwulan kemudian. Namun, bila investasi yang lebih terlebih dulu didorong, konsumsi tak banyak berubah," ujarnya.
Ia berharap seluruh program prioritas Kementerian PU dapat mendukung peningkatan daya beli masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
"Bagaimana masyarakat akan nyaman bekerja jika fasilitas dasarnya tak terpenuhi. Subsidi BBM tidak begitu terasa ketika konsumsi BBM sangat besar akibat rusaknya jalan. Daya beli akan berkurang ketika uangnya dipakai untuk menanggulangi bencana," pungkasnya.
